PMN KAI untuk Kereta Cepat Tak Kunjung Cair, Kemenkeu: Waktunya Sedang Dibahas

Pekerja menyelesaikan pengerjaan proyek tunnel dua Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Selasa 21 Juni 2022. PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menyatakan proyek tunnel dua Kereta Cepat Jakarta-Bandung itu telah berhasil ditembus yang menandakan 13 terowongan KCJB kini telah tersambung. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan belum mencairkan penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI untuk penyelesaian proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung. PMN sebesar Rp 4,1 triilun tersebut ditargetkan bisa cair tahun ini.

Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Dodok Dwi Handoko mengatakan meski waktunya belum pasti, PMN akan tetap diturunkan. Sebab, Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 telah merestui dukungan APBN untuk proyek sepur kilat tersebut. 

"Masalah apakah itu nanti akan dialokasikan, sepertinya sudah ada keputusan dari pemerintah. Dari perpres yang ada, dapat memberikan dukungan kepada pihak Indonesia melalui KAI, konsorsium BUMN," kata Dodok dalam diskusi virtual, Jumat, 12 Agustus 2022.

Dodok mengungkapkan pemerintah hingga saat ini masih membahas proyek kereta cepat yang dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) tersebut. Salah satu masalah yang dibahas adalah pembengkakan biaya investasi atau cost overrun.  

"Kapannya itu (waktunya) yang sedang kita bahas. Nanti ada progres menenai keputusan pemerintah tentang KCIC nanti disampaikan," ucap Dodok.

Dodok menerangkan besarnya cost overrun masih dikaji oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Meski demikian, Dodok belum bisa memastikan apakah hasil perhitungan cost overrun itu akan mempengaruhi potensi penolakan pencairan PNM atau tidak.

"Jadi tentu itu nanti akan dilakukan review dulu oleh BPKP besarannya berapa. Tapi untuk potensi ditolak, ini ditanya ke Pak Rio (Direktur Jenderal Kekayaan Negara) saja ya. Aku enggak ada mandat untuk menyampaikan ini," ujar Dodok.

Sebelumnya, KAI mengusulkan PMN sebesar Rp 4,1 triliun kepada pemerintah dan telah disetujui oleh Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat. PMN tersebut akan digunakan untuk memperkuat KAI dalam penyelesaian proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.

"Dukungan ini sangat penting bagi PT KAI untuk menjalankan penugasan dari pemerintah, yaitu menyelesaikan proyek KCJB melalui PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) di tengah tantangan yang masih dilalui, yakni pandemi Covid-19 yang masih belum berakhir," kata VP Public Relations KAI Joni Martinus dalam keterangan tertulis pada Rabu, 3 Agustus lalu.

Dia mengatakan KAI berkomitmen untuk menuntaskan penugasan ini dengan menerapkan prinsip good corporate governance (GCG) guna memberikan layanan transportasi kereta cepat yang akan hadir pertama kali di Indonesia. Joni mengklaim sepur kilat itu akan menjadi layanan kereta api cepat pertama di ASEAN. 

Kereta Cepat Jakarta Bandung juga digadang-gadang memberikan alternatif transportasi kepada masyarakat yang ingin bepergian dengan cepat, aman, dan nyaman. Adapun rangkaian kereta cepat dapat menampung 601 pelanggan dalam satu rangkaian. 

Kelas pelayanan kereta cepat terbagi atas VIP Class sebanyak 18 pelanggan, First Class sebanyak 28 pelanggan, dan Second Class sebanyak 555 pelanggan. Tarif yang akan dikenakan berkisar antara Rp 250 ribu hingga Rp 350 ribu.

MUHAMMAD HENDARTYO

Baca Juga: Cina Sebut Sering Komunikasi dengan Presiden Jokowi dan Luhut soal Kereta Cepat

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Kemenkeu Sebut Perubahan Iklim karena Kerusakan Lingkungan Tak Hanya Ganggu Perekonomian

1 hari lalu

Kemenkeu Sebut Perubahan Iklim karena Kerusakan Lingkungan Tak Hanya Ganggu Perekonomian

Kemenkeu menilai peningkatan frekuensi dan kerusakan akibat perubahan iklim telah mengganggu pembangunan ekonomi secara umum.


7 Fakta Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung: Indonesia Pelopor di Kawasan ASEAN

1 hari lalu

7 Fakta Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung: Indonesia Pelopor di Kawasan ASEAN

Kereta cepat Jakarta-Bandung ditargetkan akan beroperasi pada bulan Juni 2023. Dan Indonesia akan menjadi negara Asia Tenggara pertama.


Persiapan Kunjungan Jokowi dan Xi Jinping, Kemenhub Tinjau Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

2 hari lalu

Persiapan Kunjungan Jokowi dan Xi Jinping, Kemenhub Tinjau Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Presiden Jokowi dan Xi Jinping direncanakan meninjau proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan menaiki kereta inspeksi.


PT Kereta Cepat Indonesia China Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan SMA, SMK, D3 hingga S1

3 hari lalu

PT Kereta Cepat Indonesia China Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan SMA, SMK, D3 hingga S1

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) membuka lowongan kerja untuk sejumlah posisi untuk lulusan SMA/SMK hingga S1. Apa saja syaratnya?


Kemensos Rancang Program Bansos untuk Lansia, Disabilitas dan Yatim Piatu Rp 493 Miliar

3 hari lalu

Kemensos Rancang Program Bansos untuk Lansia, Disabilitas dan Yatim Piatu Rp 493 Miliar

Kementerian Sosial sedang mencoba mengembangkan program bansos khusus untuk disabilitas, lansia, dan anak yatim piatu. Seperti apa bentuknya?


Terpopuler Bisnis: Tiga Cara Hadapi Inflasi Musuh Dunia, Kemnaker Pastikan BSU Cair Pekan Depan

3 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Tiga Cara Hadapi Inflasi Musuh Dunia, Kemnaker Pastikan BSU Cair Pekan Depan

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis Jumat kemarin, dimulai dari tingginya inflasi telah menjadi musuh bersama di seluruh dunia.


Kemenkeu Catat Realisasi Bantuan Sosial Kartu Sembako Capai 74 Persen

3 hari lalu

Kemenkeu Catat Realisasi Bantuan Sosial Kartu Sembako Capai 74 Persen

Kemenkeu melaporkan realisasi bantuan sosial (bansos) berupa kartu sembako telah mencapai Rp33,41 triliun atau 74 persen.


Kemenkeu Ungkap Kendala Penyaluran BSU: Kecocokan Data Penerima hingga Tak Punya Rekening

3 hari lalu

Kemenkeu Ungkap Kendala Penyaluran BSU: Kecocokan Data Penerima hingga Tak Punya Rekening

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan atau Kemenkeu Isa Rachmatarwata membeberkan kendala dalam penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU).


523 Pemda Laporkan Rencana Anggaran untuk Bansos Rp 3,4 Triliun

3 hari lalu

523 Pemda Laporkan Rencana Anggaran untuk Bansos Rp 3,4 Triliun

Sudah ada 523 pemda menyampaikan rencana penganggaran belanja bansos.


Kemenkeu: BLT BBM yang Sudah Tersalurkan Rp 6,2 Triliun

3 hari lalu

Kemenkeu: BLT BBM yang Sudah Tersalurkan Rp 6,2 Triliun

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menjelaskan perkembangan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT).