PT SKL Klaim Sudah Dapat Persetujuan Masyarakat Pulau Rinca untuk Bangun 9 Proyek

Presiden Joko Widodo saat mengunjungi Pulau Rica, di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Kamis 10 Juni 2019. Pulau Rinca merupakan bagian dari Situs Warisan Dunia UNESCO, karena merupakan kawasan Taman Nasional Komodo bersama dengan Pulau Komodo, Pulau Padar dan Gili Motang. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta -CEO Plataran Indonesia, Yozua Makes, yang kini membawahi PT Segara Komodo Lestari (SKL) mengklaim sudah mendapatkan restu dari masyarakat Pulau Rinca untuk membangun sembilan proyeknya. 

"Terus terang saja kita nggak akan bangun kalau masyarakat enggak mau bangun. Karena kita percaya pariwisata akan berhasil kalau masyarakat mendukung," ujar Yozua saat ditemui Tempo di kantor Plataran Indonesia di Jakarta, Jumat, 5 Agustus 2022. 

Yozua mengatakan sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk para pemuka agama. Ia bercerita PT SKL dan masyarakat bahkan pernah mendaki bersama ke atas bukit, tempat SKL akan membangun viewing deck. "Saat itu ada ustad, ketua gereja Katolik dan Protestan di sana, ketua adat, ketua desa Pasir Panjang. Kita naik sama-sama ke lokasi," ujarnya. 

Sesampainya di titik lokasi Pak Ustad memimpin doa. Menurutnya, pada momen itulah masyarakat mulai menyetujui perencanaan pembangunan proyek yang tengah disiapkan oleh SKL. Sebab, kata dia, akhirnya masyarakat mengetahui luas proyek yang akan dibangun adalah 2.000 meter.

Tata ruang yang dibuat juga berkonsep terbuka sehingga masyarakat bisa melewati lahan milik SKL. Ia pun menuturkan pelaku usaha UMKM tak akan tersaingi lantaran SKL akan menerapkan sistem kemitraan dan pemberdayaan masyarakat. "Nah ini bisa menjadi role model," kata dia. 

Adapun SKL sebenarnya telah mengantongi Izin Usaha Pengusahaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) sejak 17 Desember 2015. Namun, proyek yang direncanakan tidak kunjung dimulai karena terus menerus ditentang oleh masyarakat sekitar. Hingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sempat meminta SKL menghentikan proses pembangunan. 

Kemudian setelah diakuisisi oleh Plataran Indonesia pada 2021, akhirnya SKL menyusun rencana baru dan memangkas jumlah proyek dari 24 pembangunan menjadi sembilan. Yozua menyebutkan sembilan proyek itu antara lain terdiri dari viewing deck dan cafetaria.

Pembangunan dilakukan secara bertahap agar tidak lagi memancing penolakan dari masyarakat sekitar. Tahap pertama, pembangunan sekitar 300 meter persegi pada 2021 hingga 2023. Kemudian pada tahapan kedua bertambah sekitar 1400 meter persegi dan sisanya diselesaikan di tahapan ketiga. 

Dalam rencana bisnis SKL di Pulau Rinca, Yozua pun mengatakan tak ada pembangunan hotel. Ia mengaku tak ingin membuat tempat tinggal di sana melainkan tempat singgah berupa viewing deck di atas bukit paling strategis di Pulau Rinca. Viewing yang ia rancang itu menurutnya menjadikan wisatawan maupun masyarakat dapat lewat, duduk, hingga menikmati pemandangan tanpa mengubah pulaunya. 

"Harus alam dan tidak boleh besar. Jadi tidak ada hotel, luasannya kecil, ikon. Ini ada dalam rencana kita yang sudah disetujui oleh pemerintah," ujar Yozua. 

Baca Juga: Sempat Didemo Warga Pulau Rinca, PT SKL Sebut Akan Berdayakan UMKM Sekitar






Kominfo Siapkan Internet Satelit untuk Museum Pulau Rinca

8 jam lalu

Kominfo Siapkan Internet Satelit untuk Museum Pulau Rinca

BAKTI Kementerian Kominfo akan menyediakan akses internet sebesar 30 Mbps.


Kritik dari Ruang Digital

1 hari lalu

Kritik dari Ruang Digital

Sejumlah TikToker muda menyuarakan kritik terhadap isu kebijakan publik yang kontroversial. Medianya ruang dgital yang ada.


Ada Aroma Korporasi Minyak Goreng Sawit di Pengelolaan Konservasi Komodo

2 hari lalu

Ada Aroma Korporasi Minyak Goreng Sawit di Pengelolaan Konservasi Komodo

Hadirnya korporasi di tengah pengelolaan lokasi konservasi Komodo dianggap telah melanggar konservasi biosfer di bawah naungan UNESCO sejak Januari 1977.


Luhut Sebut Infrastruktur di Papua Barat Tak Hanya untuk Tingkatkan Konektivitas tapi...

3 hari lalu

Luhut Sebut Infrastruktur di Papua Barat Tak Hanya untuk Tingkatkan Konektivitas tapi...

Menteri Luhut Pandjaitan meminta agar seluruh pembangunan infrastruktur di Papua Barat berjalan sesuai jadwal yang sudah ditentukan.


Terpopuler Bisnis: Kenaikan Tarif TN Komodo Ditunda, Luhut Sebut Ekonomi Banten Makin Bagus

6 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Kenaikan Tarif TN Komodo Ditunda, Luhut Sebut Ekonomi Banten Makin Bagus

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Senin kemarin, 8 Agustus 2022 dimulai dari pemerintah menunda penerapan tiket masuk Pulau Komodo.


Kemenparekraf Tanggapi Dugaan Monopoli Wisata PT Flobamor di TN Komodo

6 hari lalu

Kemenparekraf Tanggapi Dugaan Monopoli Wisata PT Flobamor di TN Komodo

Vinsensius Jemadu menampik tudingan bahwa Badan Udaha Milik Daerah, PT Flobamor, memonopoli pengelolaan wisata di Taman Nasional (TN) Komodo.


Sandiaga Uno Buka Suara Soal Penundaan Kenaikan Tarif Masuk TN Komodo

7 hari lalu

Sandiaga Uno Buka Suara Soal Penundaan Kenaikan Tarif Masuk TN Komodo

Sandiaga mengusulkan agar wisatawan bisa datang ke kawasan wisata lain di NTT seperti Pulau Rinca, Gua Batu Cermin, hingga Water Front.


Kemenparekraf Beberkan 3 Poin Hasil Diskusi dengan Demonstran Soal Tarif TN Komodo

7 hari lalu

Kemenparekraf Beberkan 3 Poin Hasil Diskusi dengan Demonstran Soal Tarif TN Komodo

Jemadu berdialog bersama pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dua kali dalam pekan ini ihwal kenaikan harga tiket masuk Taman Nasional (TN) Komodo,


Tiket Pulau Komodo Rp 3,75 Juta Berlaku 2023, Sandiaga Uno: Sesuai Arahan Jokowi

7 hari lalu

Tiket Pulau Komodo Rp 3,75 Juta Berlaku 2023, Sandiaga Uno: Sesuai Arahan Jokowi

Sandiaga Uno memastikan tiket masuk Pulau Komodo dan Pulau Padar sebesar Rp 3,75 juta akan berlaku 1 Januari 2023.


Kenaikan Tarif TN Komodo Ditunda, Sandiaga Uno: Selama Ini Bertransisi, Kita Sosialisasi

7 hari lalu

Kenaikan Tarif TN Komodo Ditunda, Sandiaga Uno: Selama Ini Bertransisi, Kita Sosialisasi

Para demonstran meneriakkan orasi kenaikan harga tiket masuk Pulau Komodo dan Pulau Padar menjadi Rp 3,75 juta per orang.