Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tiket Masuk Pulau Komodo Naik, YLKI: Konservasi Tidak Ada Hubungannya dengan Tarif

image-gnews
Satwa Komodo di Taman Nasional Komodo. Shutterstcok
Satwa Komodo di Taman Nasional Komodo. Shutterstcok
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menanggapi soal kenaikan tarif masuk Taman Nasional Pulau Komodo menjadi Rp 3,75 juta. Kenaikan harga hingga nyaris sebesar dua kali upah minimum provinsi NTT itu disebut bertujuan untuk konservasi. 

Menurut Tulus, jika tujuan pemerintah dalam menaikan tarif adalah menjaga kelestarian dan konservasi, maka cukup dengan pembatasan kapasitas pengunjung. "Bukan dengan menaikkan tarif yang tidak rasional itu," ucapnya saat dihubungi Tempo pada Rabu, 3 Juli 2022. 

Ia berujar konservasi memang perlu dilakukan namun jangan sampai pemerintah ternyata hanya berkedok dengan menaikkan tarif. Karena, kata dia, konservasi tak berhubungan dengan tarif.

Tulus menyarankan pemerintah agar lebih mengutamakan pembatasan kapasitas sehingga tidak merugikan berbagai pihak dalam industri pariwisata ini. Cara membatasi jumlah pengunjung menurutnya tidak hanya dapat dilakukan melalui kenaikan tarif, tapi juga penutupan area tertentu dari objek wisata tersebut.

Ia kemudian mencontohkan wisata bangunan peninggalan Suku Maya di Meksiko. Saat konservasi dilakukan, pemerintah Meksiko menutup area tertentu. Sehingga wisatawan hanya melihat dari jarak tertentu untuk mengambil foto. 

Sebelumnya, terjadi aksi demonstrasi oleh para pelaku pariwisata di Labuan Bajo yang menolak kenaikan harga tiket masuk. Sandiaga mengimbau para pelaku pariwisata untuk menahan diri dan mengutamakan dialog. "Mari sama-sama kita duduk bersama cari solusi," kata Sandiaga dalam konferensi pers virtual pada Senin, 1 Agustus 2022.

Kemenparekraf, tuturnya, akan membuka ruang untuk berdialog dengan para pelaku usaha. Sadiaga pun meyakini tidak akan ada efek apapun dari demo massa. Ia kemudian mengsulkan masyarakat dan para pelaku pariwisata melakukan aksi bersih-bersih sampah ketimbang berdemonstrasi.

Sandiaga menyebutkan kenaikan tarif sesuai dengan pesan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yaitu sebagai konservasi di Kawasan Taman Nasional Komodo. Upaya itu, kata dia, beriringan dengan langkah menjaga iklim pariwisata.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun kenaikan harga tiket masuk ke Taman Nasional Komodo hanya berlaku di pulau yang ditetapkan sebagai wilayah konservasi, yakni Pulau Komodo dan Pulau Padar. Sementara itu, tarif masuk ke Pulau Rinca tidak naik, yaitu Rp 50 ribu untuk turis lokal--belum termasuk pemandu.

Karena itu, kata dia, pemerintah tidak menaikkan harga tiket masuk untuk masyarakat yang ingin melihat komodo di Pulau Rinca. "Jadi meminjam bahasa bapak Presiden, komodonya sama mukanya sama bentuknya juga sama kulitnya juga sama, bisa para wisatawan berkunjung di kawasan Pulau Rinca yang sudah selesai ditata," ujar Sandiaga. Selain itu, ada kawasan-kawasan lain yang sudah dipersiapkan pemerintah sebagai alternatif selama berlibur di Labuan Bajo.

Kenaikan harga tiket masuk ke Taman Nasional Komodo sebesar Rp 3,75 juta berlaku di pulau yang ditetapkan sebagai wilayah konservasi, yakni Pulau Komodo dan Pulau Padar, pada 1 Agustus. Sementara itu tarif masuk ke Pulau Rinca berlaku harga lama, yakni Rp 50 ribu untuk turis lokal--belum termasuk pemandu.

Selain pelaku pariwisata, para aktivis dan wisatawan pun ikut menolak penerapan harga baru itu. Sejak pemberlakuan tarif, pelaku pariwisata melakukan aksi ke jalan hingga terjadi bentrok dengan aparat. Saat ini ada tiga orang ditangkap untuk dimintai keterangan oleh kepolisian. 

RIANI SANUSI PUTRI | HENDARTYO HANGGI

Baca Juga: Disebut Memonopoli Kawasan Pulau Komodo, Ini Profil BUMD NTT PT Flobamor

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bea Masuk Barang Impor Disoal, YLKI juga Mendapat Aduan

2 hari lalu

Ilustrasi bea cukai. Shutterstock
Bea Masuk Barang Impor Disoal, YLKI juga Mendapat Aduan

Bea Cukai sedang disorot karena kasus bea masuk impor yang mahal. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengungkapkan ada sejumlah aduan serupa.


Pemburu Liar Tembak Mati 6 Badak Jawa, Terancam Hukuman Penjara 5 Tahun dan Denda Rp 100 Juta

3 hari lalu

Tangkapan layar kelahiran dua anak Badak Jawa. Dok: KLHK
Pemburu Liar Tembak Mati 6 Badak Jawa, Terancam Hukuman Penjara 5 Tahun dan Denda Rp 100 Juta

Direskrimum Polda Banten mengungkap tindak pidana perburuan badak bercula satu atau badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon. Apa ancaman hukumannya?


Badak Jawa Semakin Terancam Punah, Terbaru Kematian 6 Badak Bercula Satu di Ujung Kulon

3 hari lalu

Anak badak jawa yang lahir di Taman Nasional Ujung Kulon dan tertangkap kamera jebak sejak Maret 2021. (ANTARA/HO-KLHK)
Badak Jawa Semakin Terancam Punah, Terbaru Kematian 6 Badak Bercula Satu di Ujung Kulon

Sebanyak enam badak Jawa atau badak bercula satu mati ditangan pemburu liar di Ujung Kulon. Berikut profil dan konservasi badak Jawa.


Melihat Pameran Fotografi yang Menampilkan Potret Masyarakat Pulau Komodo di Kota Padang

4 hari lalu

Para pengunjung melihat foto-foto yang ditampilkan dalam Pameran Fotografi Di Bawah Kuasa Naga di Galeri UPTD Taman Budaya Sumatra Barat pada Jumat 25 April 2024. TEMPO/Fachri Hamzah.
Melihat Pameran Fotografi yang Menampilkan Potret Masyarakat Pulau Komodo di Kota Padang

Pameran fotografi yang menyorot tentang nasib masyarakat di Pulau Komodo digelar pada 25 April hingga 28 April 2024 di Galeri UPTD Taman Budaya Sumatra Barat


Terpopuler: YLKI Minta Pinjol Ilegal Diberantas, Menteri Budi Arie Sebut Judi Online Hantu

4 hari lalu

Pesan penawaran pinjaman online yang ada di gawai saat rilis kasus di kantor Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, 15 Oktober 2021. ANTARA/Sigid Kurniawan
Terpopuler: YLKI Minta Pinjol Ilegal Diberantas, Menteri Budi Arie Sebut Judi Online Hantu

Berita terpopuler Tempo: YLKI menuntut pemberantasan Pinjol ilegal, Menkominfo Budi Arie sebut judi online seperti hantu.


Terpopuler: YLKI Minta Akar Pinjol Ilegal Diberantas, Menteri Budi Arie Sebut Judi Online Hantu

4 hari lalu

YLKI Catat Pinjol Ilegal Jadi Aduan Konsumen Tertinggi Selama 2023
Terpopuler: YLKI Minta Akar Pinjol Ilegal Diberantas, Menteri Budi Arie Sebut Judi Online Hantu

Berita terpopuler Tempo: YLKI menuntut pemberantasan Pinjol ilegal, Menkominfo Budi Arie sebut judi online seperti hantu.


YLKI Kirim Surat ke Satgas Pasti, Minta Pemberantasan Pinjol Sampai ke Akarnya

5 hari lalu

Ilustrasi: Rio Ari Seno
YLKI Kirim Surat ke Satgas Pasti, Minta Pemberantasan Pinjol Sampai ke Akarnya

Kabid Pengaduan YLKI Rio Priambodo mengungkapkan, lembaganya telah mengirim surat kepada Satgas Pasti terkait aduan konsumen Pinjol ilegal.


YLKI: Pemerintah Mesti Lebih Tegas Menindak Pinjol Ilegal, hingga Mengusut Aliran Dana dan Investor

5 hari lalu

Ilustrasi Pinjaman Online. Freepix: Rawpixel.com
YLKI: Pemerintah Mesti Lebih Tegas Menindak Pinjol Ilegal, hingga Mengusut Aliran Dana dan Investor

Satgas Pasti menemukan 537 entitas pinjol ilegal di sejumlah situs dan aplikasi sepanjang Februari hingga Maret 2024.


Ratusan Paus Pilot Terdampar di Australia Barat, Apa Keunikan Paus Ini?

6 hari lalu

Sejumlah paus pilot yang terdampar di Pantai Cheynes, Australia 25 Juli 2023. Courtesy of Allan Marsh/Cheynes Beach Caravan Park/via REUTERS
Ratusan Paus Pilot Terdampar di Australia Barat, Apa Keunikan Paus Ini?

Sekitar 140 paus pilot yang terdampar di perairan dangkal negara bagian Australia Barat. Apakah jenis paus pilot itu?


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

7 hari lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.