TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengungkapkan, pihaknya memiliki data-data Warga Negara Indonesia yang hingga saat ini belum tersentuh pajak. Ini menyikapi pernyataan Chairman CT Corp Chairul Tanjung yang menganggap Ditjen Pajak selama ini berburu wajib pajak seperti di dalam kebun binatang.
Suryo enggan menyebutkan jumlah pihak-pihak yang belum tersentuh pajak. Dia mengatakan, data ini telah dimiliki Direktorat Jenderal Pajal dari berbagai instansi, seperti kementerian atau lembaga lainnya hingga perbankan dan industri jasa keuangan lainnya.
"Baik di dalam negeri dan mitra kami di luar Indonesia," kata Suryo di kantornya, Jakarta, Selasa, 2 Agustus 2022.
Dari data yang diperoleh dari berbagai instansi ini, Direktorat Jenderal Pajak kata dia telah menindaklanjutinya dan mengejar para wajib pajak tersebut. Selain itu, dia mengatakan, wajib pajak yang selama ini belum tersentuh pajak juga telah secara sukarela menyerahkan diri melalui program pengungkapan sukarela (PPS).
"Tapi kami enggak akan bilang siapanya, yang jelas kami ada datanya, termasuk data yang kami sampaikan untuk masyarakat waktu PPS," kata dia.
Sebagai informasi, Chairul Tanjung atau kerap dipanggil CT mengatakan adanya pengusaha-pengusaha besar yang hingga saat ini belum tersentuh pajak saat Perayaan Hari Pajak 2022. Ini dia sampaikan langsung di depan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Suryo saat itu.
"Saya tahu persis karena saya orang perbankan. Uangnya ratusan miliar dan triliunan. Uang saya dan uang dia, banyakan uang dia. Tapi mereka ini belum tersentuh," kata dia pertengahan bulan lalu.
CT kala itu menantang Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mau berburu wajib pajak yang nakal hingga ke hutan-hutan. Dia menganggap, selama ini Direktorat Jenderal Pajak hanya berburu wajib pajak seperti dalam kebun binatang saja.
"Kembali kita berharap jangan berburu di kebun binatang saja, sekali-kali di hutan juga. Karena kalau di kebun binatang lama-lama stres juga kita," kata dia.
Baca: NIK Jadi NPWP Tak Jadikan Semua Rakyat Bayar Pajak, Kemenkeu: Hanya Sarana Administrasi
