Insentif Pajak Diperpanjang hingga Akhir 2022, Pengusaha: Dampaknya Sangat Terasa

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Hariyadi Sukamdani dalam Seminar Nasional Peran Serta Dunia Usaha Dalam Membangun Sistem Perpajakan dan Moneter di Kempinski Grand Indonesia Ballroom. Jakarta, 14 September 2018. TEMPO/Candrika Radita Putri

TEMPO.CO, Jakarta - Pengusaha mengapresiasi keputusan pemerintah memperpanjang insentif pajak hingga 31 Desember 2022 dari yang semula berakhir pada 30 Juni 2022. Insentif tersebut dinilai diberlakukan pada waktu yang tepat yaitu di saat dunia usaha mulai pulih, tapi belum seratus persen.

Insentif itu mencakup pembebasan PPh 22 Impor, diskon PPh 25, dan PPh final DTP jasa konstruksi.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan kebijakan insentif tersebut sangat terasa bagi pelaku usaha. Sebab, insentif tersebut mengurangi beban pelaku usaha yang membaik perusahaannya.

“Bakal terasa sekarang insentif ini. Kalau pas kemarin pandemi meski ada keringanan perusahaannya rugi, ya gak bayar PP 25 misalnya. Kalau sekarang kemungkinan sudah untung meski masih sedikit,” kata Hariyadi kepada Bisnis, Senin 25 Juli 2022.

Senada, Wakil Ketua Kadin Shinta Widjaja Khamdani mengatakan insentif tersebut dapat menangkal ketika terdapat kecenderungan peningkatan ketidakpastian di pasar global dan tren peningkatan inflasi di pasar domestik.

“Meskipun kita masih perlu lihat nantinya seberapa jauh insentif-insentif ini bisa menggenjot pertumbuhan di kuartal III dan kuartal IV 2022, saya rasa perpanjangan insentif ini sekurang-kurangnya efektif berkontribusi mengurangi beban pelaku usaha dan pemerintah dalam meningkatkan kinerja ekonomi hingga akhir tahun,” ujar Shinta kepada Bisnis. 

Shinta menuturkan laporan tahun lalu realisasi insentif ini dipakai oleh lebih dari 50.000 wajib pajak badan. Bila kebijakan ini dibarengi dengan kebijakan intervensi dan stimulus lain, seperti intervensi untuk penguatan dan stabilitas nilai tukar, kebijakan peningkatan keterjangkauan suku bunga, percepatan pembangunan infrastruktur strategis hingga stimulus pendapatan untuk kelas menengah bawah, bisa menciptakan pertumbuhan seperti yang ditargetkan.

Selain itu, terkait adanya evaluasi berkala atau tidak adalah hak prerogatif pemerintah. Shinta menyarankan agar ada evaluasi berkala atas pemberian insentif, bukan hanya untuk melihat seberapa jauh insentif ini dipakai, tetapi juga untuk mengukur seberapa jauh insentif ini sukses menggenjot produktifitas sektor riil.

“Dengan demikian, bila di sepanjang periode penerapan insentif ini ditemukan bahwa pertumbuhan ekonomi kurang sesuai harapan, bisa dipertimbangkan atau dikeluarkan bentuk stimulus lain, termasuk dengan memperluas jenis insentif yang diberikan,” ungkapnya.

Baca: Pemerintah Perpanjang Insentif Pajak Sektor Kesahatan hingga Desember 2022






Harga Kebutuhan Pokok Terus Naik, Pengusaha Warteg Pesimistis Bisa Lanjutkan Usaha

58 menit lalu

Harga Kebutuhan Pokok Terus Naik, Pengusaha Warteg Pesimistis Bisa Lanjutkan Usaha

Ketua Koordinator Warteg Nusantara (Kowantara) Mukroni bahkan mengatakan pengusaha warteg skala kecil pesimistis bisa melanjutkan usaha.


Kiat agar Usaha Startup Tak Lekas Gulung Tikar

2 jam lalu

Kiat agar Usaha Startup Tak Lekas Gulung Tikar

Di tengah PHK massal karyawan hingga gangguan pasar, berikut strategi yang perlu dilakukan pengusaha startup agar terhindar dari kesalahan merugikan.


Kadin: Memajukan UMKM Indonesia agar Naik Kelas Menjadi Salah Satu Fokus Kami

1 hari lalu

Kadin: Memajukan UMKM Indonesia agar Naik Kelas Menjadi Salah Satu Fokus Kami

Kamar Dagang dan Perindustrian (Kadin) Indonesia bakal berfokus pada sektor usaha mikro, kecil, menangah (UMKM) pada tahun 2023.


Punya Potensi Besar, Jokowi: 60 Persen Produksi EV Battery Akan Ada di Indonesia

1 hari lalu

Punya Potensi Besar, Jokowi: 60 Persen Produksi EV Battery Akan Ada di Indonesia

Presiden Joko Widodo alias Jokowi meyakini di masa mendatang, produksi 60 persen EV battery atau baterai kendaraan listrik ada di Indonesia.


Jangan Hanya Mobil Listrik, Mobil Hybrid Diharapkan Dapat Insentif

3 hari lalu

Jangan Hanya Mobil Listrik, Mobil Hybrid Diharapkan Dapat Insentif

Kendaraan elektrifikasi, termasuk mobil hybrid, diharapkan bisa mendapatkan keuntungan dan insentif non-fiskal dari pemerintah.


Kadin: Industri Fashion Sumbang 17 Persen Ekonomi Kreatif, tapi Berefek ke Emisi Karbon

3 hari lalu

Kadin: Industri Fashion Sumbang 17 Persen Ekonomi Kreatif, tapi Berefek ke Emisi Karbon

Arsjad menekankan aspek berkelanjutan pada industri fashion perlu menjadi perhatian.


Harap-harap Cemas Menjelang Penerapan Kenaikan UMP

3 hari lalu

Harap-harap Cemas Menjelang Penerapan Kenaikan UMP

Buruh dan pengusaha terus mempersoalkan kenaikan UMP. Padahal, pemberlakuan upah itu tinggal menghitung hari. Bagaimana pelaksanaannya nanti?


OJK Beri Insentif untuk Perusahaan Jasa Keuangan yang Dorong Industri Kendaraan Listrik

4 hari lalu

OJK Beri Insentif untuk Perusahaan Jasa Keuangan yang Dorong Industri Kendaraan Listrik

OJK berupaya mendukung program Program Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) yang dicanangkan pemerintah melalui pemberian sejumlah insentif.


Pengusaha Diminta Bayar Karyawan sesuai UMP, Jakbar: Sila Warga Mengadu

4 hari lalu

Pengusaha Diminta Bayar Karyawan sesuai UMP, Jakbar: Sila Warga Mengadu

Jakarta Barat mengingatkan seluruh pengusaha di wilayah tersebut untuk menggaji karyawan sesuai batas Upah Minimum Provinsi (UMP).


Terpopuler: Daftar Lengkap Kenaikan UMP, Energy Watch Soroti 680 Ribu Rice Cooker Gratis

4 hari lalu

Terpopuler: Daftar Lengkap Kenaikan UMP, Energy Watch Soroti 680 Ribu Rice Cooker Gratis

Berita mengenai penetapan UMP hingga rencana pemberian 680 ribu rice cooker paling banyak dibaca sepanjang Selasa, 29 November.