Pemerintah Perpanjang Insentif Pajak Sektor Kesahatan hingga Desember 2022

Dari kiri Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Kantor Staf Presiden ( KSP) Moeldoko menghadiri Rapat Terbatas tentang Dana Otonomi Khusus Papua yang dipimpin Presiden Jokowi, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 11 Maret 2020. Menhub jatuh sakit dengan gejala tifus serta memiliki riwayat asma. Instagram/@Sekretariat.kabinet

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah kembali memperpanjang insentif pajak kesehatan hingga Desember 2022, sebagai bentuk dukungan dalam menangani dampak pandemi Covid-19 yang masih melanda Indonesia.

Insentif pajak yang diperpanjang tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 226/PMK.03/2021 yang berakhir pada 30 Juni 2022 melalui penerbitan PMK-113/PMK.03/2022 dan insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi berdasarkan PMK-3/PMK.03/2022 yang berakhir pada akhir Juni 2022 melalui penerbitan PMK-114/PMK.03/2022.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor menyampaikan tidak ada perubahan untuk jenis insentif yang diperpanjang.

"Insentif kesehatan yang terdapat dalam PMK-226/2021, yaitu insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) atas penyerahan barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 impor, pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22, dan fasilitas PPh bagi sumber daya manusia di bidang kesehatan semua diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2022," kata Neil dalam keterangan resmi, dikutip Minggu 24 Juli 2022.

Hal yang sama juga berlaku untuk insentif pajak yang ada di dalam PMK-3/2022, yaitu pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor (72 KLU), pengurangan angsuran PPh Pasal 25 (156 KLU), dan PPh final jasa konstruksi (DTP), dimana semua diperpanjang sampai dengan Desember 2022.

Tak hanya perpanjangan periode pemberian insentif kesehatan, dalam PMK-113/PMK.03/2022 juga mengatur beberapa pokok perubahan dari aturan sebelumnya.

Beberapa pokok perubahan tersebut adalah relaksasi pelaporan faktur pajak pengganti atas faktur pajak tahun 2021 dan 2022 menjadi paling lama 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023, penegasan untuk wajib pajak memungut PPN terutang jika diperoleh data dan/atau informasi bahwa pemanfaatan fasilitas tidak memenuhi ketentuan.

Selain itu, penegasan kepada wajib pajak untuk hanya dapat memilih memanfaatkan pembebasan dari pengenaan PPN atas vaksin, obat, dan barang lainnya atau memanfaatkan insentif PPN dalam PMK ini, serta penegasan untuk mengajukan kembali permohonan Surat Keterangan Bebas untuk dapat memanfaatkan insentif ini.

Kemudian, untuk PMK-114/PMK.03/2022 ketentuan yang berubah dari beleid sebelumnya yaitu perubahan pihak pelapor realisasi PPh final jasa konstruksi DTP, jika sebelumnya adalah pemotong pajak, yaitu satuan kerja yang melakukan pembayaran dalam pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), sekarang Penanggung Jawab, yaitu Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Baca: Yakin Lelang Blok Migas Menarik Investor, ESDM: Kalau Pajak, Kita Buka Diskusi






Sri Mulyani Targetkan Pendapatan Negara Tahun Depan Rp 2.463 T: Cermin Kehati-hatian

3 hari lalu

Sri Mulyani Targetkan Pendapatan Negara Tahun Depan Rp 2.463 T: Cermin Kehati-hatian

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan APBN 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme dan sekaligus pemulihan ekonomi.


Jangan Hanya Mobil Listrik, Mobil Hybrid Diharapkan Dapat Insentif

3 hari lalu

Jangan Hanya Mobil Listrik, Mobil Hybrid Diharapkan Dapat Insentif

Kendaraan elektrifikasi, termasuk mobil hybrid, diharapkan bisa mendapatkan keuntungan dan insentif non-fiskal dari pemerintah.


Kanye West Komplain Uang Rp 1 Triliun Dibekukan karena Dituduh Menunggak Pajak

3 hari lalu

Kanye West Komplain Uang Rp 1 Triliun Dibekukan karena Dituduh Menunggak Pajak

Kanye West tidak bisa mengambil uang yang ada dalam rekening itu yang totalnya sebesar Rp 1,1 triliun atas dugaan mengemplang pajak.


OJK Beri Insentif untuk Perusahaan Jasa Keuangan yang Dorong Industri Kendaraan Listrik

3 hari lalu

OJK Beri Insentif untuk Perusahaan Jasa Keuangan yang Dorong Industri Kendaraan Listrik

OJK berupaya mendukung program Program Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) yang dicanangkan pemerintah melalui pemberian sejumlah insentif.


52,9 Juta NIK Jadi NPWP, Ditjen Pajak: Lebih dari 75 Persen

4 hari lalu

52,9 Juta NIK Jadi NPWP, Ditjen Pajak: Lebih dari 75 Persen

Sebanyak 52,9 juta nomor induk kependudukan atau NIK telah menjadi nomor pokok wajib pajak (NPWP).


Presiden Jokowi: Berikan Insentif bagi Investor dan Industri Produk Substitusi Impor

5 hari lalu

Presiden Jokowi: Berikan Insentif bagi Investor dan Industri Produk Substitusi Impor

Jokowi memerintahkan jajarannya untuk memberikan insentif bagi investor dan industri yang berhasil memproduksi barang substitusi impor.


Jasa Raharja Kampanye Penghapusan Denda Pajak, Cuma Berlaku hingga 15 Desember

6 hari lalu

Jasa Raharja Kampanye Penghapusan Denda Pajak, Cuma Berlaku hingga 15 Desember

Penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dibuka sampai 15 Desember 2022. Tahun depan, data registrasi kendaraan STNK mati 2 tahun akan dihapus.


Terpopuler Bisnis: Cara Cek BLT BBM Cair Bulan Depan, Sri Mulyani Heran Data Pajak Tak Seperti Kabar PHK

8 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Cara Cek BLT BBM Cair Bulan Depan, Sri Mulyani Heran Data Pajak Tak Seperti Kabar PHK

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Jumat kemarin 25 November dimulai dari BLT BBM akan cair lagi di bulan depan.


Filipina Hapus Tarif Impor Kendaraan Listrik, Indonesia Kapan?

9 hari lalu

Filipina Hapus Tarif Impor Kendaraan Listrik, Indonesia Kapan?

Konsumen Filipina membayar Rp 329 juta hingga Rp 768,5 juta untuk membeli kendaraan listrik. Subsidi pembelian di Indonesia tengah digodok.


PPh 21 hingga Oktober Tumbuh 21 Persen, Sri Mulyani: Jika Dibandingkan Berita PHK Jadi Kikuk

9 hari lalu

PPh 21 hingga Oktober Tumbuh 21 Persen, Sri Mulyani: Jika Dibandingkan Berita PHK Jadi Kikuk

Sri Mulyani menyatakan bahwa data penerimaan pajak penghasilan atau PPh Pasal 21 mencatatkan pertumbuhan yang tinggi.