Pemerintah Perpanjang Insentif Pajak Sektor Kesahatan hingga Desember 2022

Dari kiri Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Kantor Staf Presiden ( KSP) Moeldoko menghadiri Rapat Terbatas tentang Dana Otonomi Khusus Papua yang dipimpin Presiden Jokowi, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 11 Maret 2020. Menhub jatuh sakit dengan gejala tifus serta memiliki riwayat asma. Instagram/@Sekretariat.kabinet

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah kembali memperpanjang insentif pajak kesehatan hingga Desember 2022, sebagai bentuk dukungan dalam menangani dampak pandemi Covid-19 yang masih melanda Indonesia.

Insentif pajak yang diperpanjang tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 226/PMK.03/2021 yang berakhir pada 30 Juni 2022 melalui penerbitan PMK-113/PMK.03/2022 dan insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi berdasarkan PMK-3/PMK.03/2022 yang berakhir pada akhir Juni 2022 melalui penerbitan PMK-114/PMK.03/2022.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor menyampaikan tidak ada perubahan untuk jenis insentif yang diperpanjang.

"Insentif kesehatan yang terdapat dalam PMK-226/2021, yaitu insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) atas penyerahan barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 impor, pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22, dan fasilitas PPh bagi sumber daya manusia di bidang kesehatan semua diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2022," kata Neil dalam keterangan resmi, dikutip Minggu 24 Juli 2022.

Hal yang sama juga berlaku untuk insentif pajak yang ada di dalam PMK-3/2022, yaitu pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor (72 KLU), pengurangan angsuran PPh Pasal 25 (156 KLU), dan PPh final jasa konstruksi (DTP), dimana semua diperpanjang sampai dengan Desember 2022.

Tak hanya perpanjangan periode pemberian insentif kesehatan, dalam PMK-113/PMK.03/2022 juga mengatur beberapa pokok perubahan dari aturan sebelumnya.

Beberapa pokok perubahan tersebut adalah relaksasi pelaporan faktur pajak pengganti atas faktur pajak tahun 2021 dan 2022 menjadi paling lama 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023, penegasan untuk wajib pajak memungut PPN terutang jika diperoleh data dan/atau informasi bahwa pemanfaatan fasilitas tidak memenuhi ketentuan.

Selain itu, penegasan kepada wajib pajak untuk hanya dapat memilih memanfaatkan pembebasan dari pengenaan PPN atas vaksin, obat, dan barang lainnya atau memanfaatkan insentif PPN dalam PMK ini, serta penegasan untuk mengajukan kembali permohonan Surat Keterangan Bebas untuk dapat memanfaatkan insentif ini.

Kemudian, untuk PMK-114/PMK.03/2022 ketentuan yang berubah dari beleid sebelumnya yaitu perubahan pihak pelapor realisasi PPh final jasa konstruksi DTP, jika sebelumnya adalah pemotong pajak, yaitu satuan kerja yang melakukan pembayaran dalam pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), sekarang Penanggung Jawab, yaitu Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Baca: Yakin Lelang Blok Migas Menarik Investor, ESDM: Kalau Pajak, Kita Buka Diskusi






Penerimaan Pajak Rp 1.028,5 T, Sri Mulyani Sebut 69,3 Persen dari Target

13 menit lalu

Penerimaan Pajak Rp 1.028,5 T, Sri Mulyani Sebut 69,3 Persen dari Target

Sri Mulyani lndrawati mengatakan penerimaan negara sangat positif.


Covid-19 Naik, Bea dan Cukai Tetap Evaluasi Pemberian Insentif pada Impor Alat Kesehatan

13 jam lalu

Covid-19 Naik, Bea dan Cukai Tetap Evaluasi Pemberian Insentif pada Impor Alat Kesehatan

Ditjen Bea dan Cukai menyatakan tren naiknya kasus Covid-19 tidak disertai dengan lonjakan impor alat kesehatan.


Wamenkeu Ungkap Cara Jaga APBN Selalu Sehat: Jaga Harga, Jaga Daya Beli Masyarakat

2 hari lalu

Wamenkeu Ungkap Cara Jaga APBN Selalu Sehat: Jaga Harga, Jaga Daya Beli Masyarakat

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan cara pemerintah menjaga APBN selalu dalam kondisi sehat.


Dua Pekan Lagi Perpres Insentif Investasi IKN Terbit, Ini Bocorannya

2 hari lalu

Dua Pekan Lagi Perpres Insentif Investasi IKN Terbit, Ini Bocorannya

Jokowi dikabarkan segera menerbitkan Perpres yang mengatur insentif untuk investor di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.


Kode Apel Kroak di Kasus Suap Restitusi Pajak Tol Solo-Kertosono

5 hari lalu

Kode Apel Kroak di Kasus Suap Restitusi Pajak Tol Solo-Kertosono

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 3 tersangka di kasus suap restitusi pajak Tol Solo-Kertosono.


5 Upaya Kemenkeu Menjaga Optimalisasi PNBP

6 hari lalu

5 Upaya Kemenkeu Menjaga Optimalisasi PNBP

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menjelaskan PNBP sangat dipengaruhi oleh kegiatan masyarakat.


KPK Usut Kasus Suap Restitusi Pajak Proyek Tol Solo-Kertosono

6 hari lalu

KPK Usut Kasus Suap Restitusi Pajak Proyek Tol Solo-Kertosono

Kasus korupsi restitusi pajak ini diduga terjadi di Kantor Pajak Pratama Pare, Kediri.


Cost Overrun dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Apa Artinya?

7 hari lalu

Cost Overrun dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Apa Artinya?

Kereta Cepat Jakarta-Bandung terjadi cost overrun. Bagaimana pengertiannya?


Terkini Bisnis: Profil PT Flobamor, Pajak Orang Kaya

8 hari lalu

Terkini Bisnis: Profil PT Flobamor, Pajak Orang Kaya

Berita terkini ekonomi bisnis hingga Rabu siang, 3 Agustus 2022 tentang profil PT Flobamor yang disebut asosiasi memonopoli wisata Pulau Komodo.


Kemenkeu: Kecil Kemungkinan Ada Orang Kaya Belum Tersentuh Pajak

8 hari lalu

Kemenkeu: Kecil Kemungkinan Ada Orang Kaya Belum Tersentuh Pajak

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, menganggap kecil kemungkinan ada orang-orang yang tak tersentuh pajak di Indonesia.