TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi berpendapat elpiji bersubsidi seperti elpiji tiga kilogram atau gas melon sebaiknya didistribusikan secara tertutup. Dengan begitu, secara tak langsung pembeli gas bersubsidi itu dibatasi.
Menurut Fahmy, perlu ada perubahan distribusi dari subsidi yang terbuka seperti sekarang. Sebab, jika semua orang dapat membeli LPG tiga kilogram seperti saat ini, maka aliran subsidi menjadi tidak tepat sasaran.
"Saya liat rumah makan besar itu punya (LPG) tiga kilogram karena lebih murah dan dapat subsisi, meskipun untuk orang miskin kan. Tapi orang kaya bisa beli tanpa sanksi. Nah itulah kelemahan distribusi terbuka," tuturnya saat dihubungi, Senin 11 Juli 2022.
Lebih lanjut, ia menjelaskan distribusi tertutup artinya tidak dijual di pasar, atau dijual di pasar dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya, kata dia, yang dapat membeli adalah orang miskin yang sudah terdaftar sebagai pemegang Kartu Keluarga Sejahtera. Dengan pemakaian kartu itu, orang itu bisa membeli 3-4 tahun LPG tiga kilogram per bulan, misalnya.
Fahmi mengungkapkan selama ini untuk pembelian beras bersubsidi dengan kartu tersebut dan bisa dicontoh untuk pembelian elpiji melon. Namun, masalahnya, pembagian Kartu Keluarga Sejahtera merupakan kewenangan Kementerian Sosial, sedangkan untuk penentuan warga yang berhak mendapatkan subsidi BBM dan LPG merupakan kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Sehingga, menurut dia, mau tidak mau kedua instansi itu harus mengintegrasikan data warga sasaran subsidi tersebut. "Saya melihat masalahnya justru di ego sektoral yg menyebabkan mereka tidak bisa integrasi," ujar Fahmy.
