Kepala Otorita: IKN Nusantara Akan Dihuni 1,9 Juta Orang pada 2045

Presiden Joko Widodo alias Jokowi beristirahat di depan tenda tempatnya berkemah di kawasan IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Senin, 14 Maret 2022. Jokowi didampingi Ibu Iriana dan sejumlah menteri akan menghabiskan malam dengan berkemah setelah menggelar ritual Kendi Nusantara. Foto: Laily Rachev/Biro Setpres

TEMPO.CO, Jakarta -Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Bambang Susantono mengatakan IKN Nusantara akan dihuni antara 1,7 juta hingga 1,9 juta orang pada 2045. Hal itu ia sampaikan pada acara "10 Years Global Movement of Indonesian Diaspora: Future Indonesia".

"Kita merayakan Indonesia Emas 2045 untuk memantapkan Indonesia Nusantara di kancah global," kata Bambang via zoom pada Rabu, 6 Juli 2022. Menurutnya pembangunan dilakukan dalam 3 tahapan besar yakni pada 2024, 2035, dan 2045.

Ia mengharapkan pada 2045, IKN Nusantara menjadi sumber ekonomi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju dengan distribusi yang lebih merata.

Luasan IKN Nusantara sekitar 56 ribu hektar , dengan total luas pengembangannya 4 kali lebih besar dari Jakarta. IKN yang baru ini, kata Bambang, akan berupa hutan tropis atau hanya 25 persen dari total yang dibangun. 

"Karena hutan tropis akan berfungsi sebagai penarik emisi karbon yang sangat besar, itulah sebabnya apakah ini memiliki branding satu konsep yang diapresiasi oleh dunia," kata Bambang.

Bambang mengungkapkan dari sekitar 200 ribu hektar area Nusantara, 6.600 hektar di antaranya adalah kawasan inti pusat pemerintahan. "Yakni dimana sekitar 900 hektar akan kami bangun, yang berupa Istana Presiden dan Wakil Presiden beberapa Kantor Kementerian Lembaga Tinggi Negara hingga fasilitas TNI Polri Perumahan Departemen dan fasilitas penunjang lainnya," kata dia.

Yang akan dibangun disampaikan Bambang adalah di bidang pendidikan, kesehatan, dan tempat-tempat hiburan dengan tema yang sesuai dengan kondisi hijau dan ramah lingkungan di Kalimantan. Untuk persiapan pembangunan dan pemindahan pada tahun 2024 juga tengah dikerjakan.

"Penyelenggaraan pemerintahan menjadi Ibu Kota Negara pada 2024 mendatang, Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden pada semester pertama tahun 2024 untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara," kata Bambang.

Bambang juga mengungkapkan sudah mulai pembangunan secara bertahap. Diantaranya pematangan lahan, pembangunan jalan akses logistik, pembangunan jam, dan air minum. Hal tersebut sangat penting mengingat IKN akan menjadi sebuah kota pohon untuk mengembalikan kejayaan hutan tropis Indonesia.

"Kami sangat menyambut baik prinsip partisipasi dalam pembangunan Nusantara sebagai Ibu Kota negara. Hal ini sangat cocok dengan tema Indonesia karena Nusantara adalah Indonesia yang modern berkarakter kebhinekaan namun tetap satu bangsa," ujar Bambang.

Baca Juga: Dukungan Diaspora untuk Pembangunan IKN Nusantara






Perkuat Kerja Sama Pembangunan IKN, Menteri Basuki Temui 12 Perwakilan Investor Jepang

2 jam lalu

Perkuat Kerja Sama Pembangunan IKN, Menteri Basuki Temui 12 Perwakilan Investor Jepang

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melakukan pertemuan dengan sejumlah Delegasi Jepang yang dipimpin oleh Penasehat Utama Japan Bank for International Cooperation (JBIC) Hiroto Izumi


Jokowi Cari Lokasi Bangun Dayak Center di IKN

5 jam lalu

Jokowi Cari Lokasi Bangun Dayak Center di IKN

Presiden Jokowi akan segera mencari area khusus di kawasan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara untuk membangun Dayak Center.


Pasukan Penjaga Adat Dayak Beri Pesan soal Proyek IKN di Depan Jokowi

8 jam lalu

Pasukan Penjaga Adat Dayak Beri Pesan soal Proyek IKN di Depan Jokowi

Selain soal IKN, Agustinus juga menyampaikan harapannya agar negara dapat membantu peningkatan sumber daya manusia dari anak-anak Dayak.


Jokowi Berterima Kasih ke Masyarakat Suku Dayak yang Telah Dukung IKN

10 jam lalu

Jokowi Berterima Kasih ke Masyarakat Suku Dayak yang Telah Dukung IKN

Presiden JJokowi menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat adat suku Dayak, yang telah mendukung proyek Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.


PUPR Ungkap Minat Investasi IKN Naik 25 Kali Lipat, dari Perumahan hingga Fasilitas Kesehatan

1 hari lalu

PUPR Ungkap Minat Investasi IKN Naik 25 Kali Lipat, dari Perumahan hingga Fasilitas Kesehatan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menjelaskan perkembangan minat investasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).


Jokowi Ajak Investor ke IKN Tahun Depan untuk Tawarkan Proyek

1 hari lalu

Jokowi Ajak Investor ke IKN Tahun Depan untuk Tawarkan Proyek

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) dikebut.


Usul Dana Pembangunan IKN 2023 Rp 12,7 T, Menteri PUPR Surati Sri Mulyani

1 hari lalu

Usul Dana Pembangunan IKN 2023 Rp 12,7 T, Menteri PUPR Surati Sri Mulyani

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengirim surat ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati perihal usulan kebutuhan anggaran percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)


Menteri PUPR Beberkan Progres Pembangunan IKN: Ada 25 Kegiatan Terkontrak

1 hari lalu

Menteri PUPR Beberkan Progres Pembangunan IKN: Ada 25 Kegiatan Terkontrak

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono membeberkan progres pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) periode 2022-2024.


SKK Migas Belum Bahas soal Pindahan ke IKN: Sulit untuk Industri Sebesar Ini

2 hari lalu

SKK Migas Belum Bahas soal Pindahan ke IKN: Sulit untuk Industri Sebesar Ini

Pemerintah berencana memindahkan ibu kota ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. IKN Nusantara dibangun bertahap hingga 2045.


Anak Buah Heru Budi Pastikan Penghapusan Wali Kota dan Bupati di Jakarta Tidak Benar, Begini Penjelasannya

3 hari lalu

Anak Buah Heru Budi Pastikan Penghapusan Wali Kota dan Bupati di Jakarta Tidak Benar, Begini Penjelasannya

Anak buah Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono menyatakan penghapusan wali kota dan bupati setelah Jakarta tak lagi jadi ibu kota, tidak benar.