Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pekerja Ban Terancam Terkena PHK Massal, Industri Keluhkan Banjir Produk Impor dari Cina

image-gnews
Ilustrasi pabrik ban. Shutterstock
Ilustrasi pabrik ban. Shutterstock
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) Aziz Pane menyebutkan industri ban nasional terancam terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK besar-besaran.

Industri ban di dalam negeri, menurut dia, tak bisa terhindar dari dampak membanjirnya ban impor yang mayoritas berasal dari Cina. Saat ini ia menyebutk ada 85 merek ban impor yang menguasai 70 persen pasar dalam negeri.

"Di samping itu, diduga ban impor ilegal juga masuk dari pelabuhan-pelabuhan kecil di sebelah barat Pulau Sumatra, Kalimantan, dan pulau-pulau kecil timur Indonesia," kata Aziz dalam keterangan resmi, Kamis, 30 Juni 2022.

Data APBI menunjukkan sebanyak 10 perusahaan yang mayoritas produksinya di dalam negeri. Beberapa perusahaan itu di antaranya adalah PT Goodyear Indonesia Tbk. (GDYR), Bridgestone, dan Gajah Tunggal Tbk. (GJTL).

Meski begitu, ternyata tak sedikit perusahaan yang tercatat melakukan impor ban dengan mayoritas pembelian dari Cina. APBI, kata Aziz, mencatat sebanyak 57 merek ban impor dari negara tersebut.

Sejumlah merek ban impor dari Cina itu adalah Triangle, Austone, Advance Tyre, Saveholder, Kaizen, Cachland Tires, All Round Tires, Shield, Ascendo, Befriend, Fortune, Goldpartner, dan Super Cargo.

Oleh karena itu Aziz mendesak agar Kementerian Perindustrian lebih berperan dalam membatasi jumlah impor ban. Pasalnya, saat ini, hanya Kementerian Perdagangan yang berperan dalam mengatur impor komoditas ban jadi tersebut.

Selanjutnya: Permendag No. 20/2021 diminta dicabut

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terpopuler: Jokowi Berlakukan Kelas Standar BPJS Kesehatan, Muhammadiyah Tanggapi Bagi-bagi Izin Tambang Ala Bahlil

2 jam lalu

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terpopuler: Jokowi Berlakukan Kelas Standar BPJS Kesehatan, Muhammadiyah Tanggapi Bagi-bagi Izin Tambang Ala Bahlil

Terpopuler: Jokowi memberlakukan kelas standar untuk rawat inap pasien BPJS Kesehatan, Muhammadiyah tanggapi bagi-bagi izin tambang untuk Orman.


Huawei Vs Amerika: Pura 70 Pro Gunakan Komponen Lokal Cina Lebih Banyak

11 jam lalu

Ponsel Huawei Pura 70 Pro. Huawei
Huawei Vs Amerika: Pura 70 Pro Gunakan Komponen Lokal Cina Lebih Banyak

Smartphone Huawei seri Pura 70 dinilai hampir menjadi simbol kemandirian Cina menghadapi tekanan sanksi dari Amerika. Chip masih titik terlemah.


Ditangkap di Australia, Mantan Pilot Marinir AS Akui Bekerja dengan Peretas Cina

11 jam lalu

Mantan pilot Korps Marinir A.S. Daniel Duggan, yang menghadapi ekstradisi ke Amerika Serikat karena diduga melanggar undang-undang pengendalian senjata A.S. setelah ia melatih pilot Tiongkok, berpose untuk difoto dalam gambar selebaran tak bertanggal ini.  Warwick Ponder/Handout melalui REUTERS
Ditangkap di Australia, Mantan Pilot Marinir AS Akui Bekerja dengan Peretas Cina

Mantan pilot Marinir AS yang menentang ekstradisi dari Australia, tanpa sadar bekerja dengan seorang peretas Tiongkok, kata pengacaranya.


Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

13 jam lalu

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, 11 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

Wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo berpotensi membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)


Pasukan Penjaga Pantai Filipina Pastikan Jaga Laut Cina Selatan

17 jam lalu

Jurnalis di atas kapal Penjaga Pantai Filipina mengambil foto kapal Penjaga Pantai Cina, selama misi pasokan pasukan yang ditempatkan di kapal Filipina yang kandas, di Laut Cina Selatan, 8 September 2023. REUTERS/Jay Ereno
Pasukan Penjaga Pantai Filipina Pastikan Jaga Laut Cina Selatan

Penjaga Pantai Filipina berkomitmen menjaga wilayah Laut Cina Selatan yang dipersengketakan agar Beijing tidak bisa reklamasi.


Warga Cina Diduga Menambang Emas Secara Ilegal, Ini Modusnya

23 jam lalu

Ditjen Minerba ESDM dan Bareskrim Polri menyampaikan perkembangan proses penegakan hukum penambangan ilegal bijih emas di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, di  Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu, 11 Mei 2024. Tempo/Bagus Pribadi
Warga Cina Diduga Menambang Emas Secara Ilegal, Ini Modusnya

Seorang warga Cina berinisial YH diduga menambang bijih emas secara ilegal dan memproduksi emas batangan di bawah tanah di Kabupaten Ketapang


Ramai Peti Jenazah Kena Bea Masuk 30 Persen, Kemenkeu: Tak Ada Penetapan Pungutan

1 hari lalu

Juru Bicara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo, saat ditemui di acara Indonesia Digital Summit 2023 di Hotel Four Season, Jakarta Selatan, pada Selasa, 28 November 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Ramai Peti Jenazah Kena Bea Masuk 30 Persen, Kemenkeu: Tak Ada Penetapan Pungutan

Kementerian Keuangan memastikan peti jenazah tidak termasuk dalam barang yang dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor


Berkaca Kasus PHK Pegawai Bata, Apa Hak Karyawan yang Kena Pemutusan Hubungan Kerja?

2 hari lalu

Pekerja mengelem bahan yang akan dijadikan sebagai sepatu di pabrik Sepatu Bata, Purwakarta, Jawa Barat, 28 Mei 2015. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Berkaca Kasus PHK Pegawai Bata, Apa Hak Karyawan yang Kena Pemutusan Hubungan Kerja?

Ratusan karyawan pabrik sepatu Bata kena PHK massal. Apa saja hak pegawai baik tetap maupun kontrak yang kena pemutusan hubungan kerja?


Top 3 Dunia: Perdagangan Indonesia-Israel hingga Dubes Israel Robek Piagam PBB

2 hari lalu

Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan menghancurkan selembar kertas dengan judul Piagam PBB dengan mesin saat ia berpidato di depan para delegasi di Majelis Umum PBB sebelum memberikan suara pada rancangan resolusi yang akan mengakui Palestina memenuhi syarat untuk menjadi anggota. anggota penuh PBB, di New York City, AS 10 Mei 2024. REUTERS/Eduardo Munoz
Top 3 Dunia: Perdagangan Indonesia-Israel hingga Dubes Israel Robek Piagam PBB

Berita Top 3 Dunia pada Sabtu 11 Mei 2024 diawali oleh tanggapan Dubes Palestina Zuhair Al-Shun soal perdagangan antara Indonesia-Israel


Terkini: Pesangon 233 Mantan Pekerja Pabrik Sepatu Bata Dibayarkan Senin, Penipuan Oknum Pegawai Bank ke Nasabah Sering Terjadi OJK Bilang Begini

2 hari lalu

Suasana penjualan sepatu Bata di Pasar Baru, Jakarta, Senin 6 April 2024. BATA mengalami lonjakan peningkatan rugi bersih hingga 79,65 persen YoY menjadi Rp190,29 miliar pada 2023, dari tahun sebelumnya Rp105,92 miliar. TEMPO/Tony Hartawan
Terkini: Pesangon 233 Mantan Pekerja Pabrik Sepatu Bata Dibayarkan Senin, Penipuan Oknum Pegawai Bank ke Nasabah Sering Terjadi OJK Bilang Begini

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Cabang Purwakarta memastikan 233 pekerja pabrik Sepatu Bata yang di PHK akan menerima pesangon pada Senin.