TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai kebijakan pembatasan konsumsi Pertalite dan Solar dengan aplikasi MyPertamina tetap berisiko pada pemberian subsidi ke salah sasaran.
Sebab, menurut dia, basis data yang digunakan untuk menentukan konsumen yang berhak membeli bahan bakar minyak atau BBM tersebut tidak jelas. Ia menyoroti mulai dari proses verifikasi dan akurasi data penerima jenis BBM penugasan itu masih menyisakan sejumlah celah.
Untuk solar, misalnya, bila pemerintah menargetkan hanya nelayan atau UMKM yang boleh membelinya, seharusnya sudah ada data konsumen yang disasar lengkap dengan nama dan alamat setiap rumah tangga. "Data lainnya yang diperlukan adalah NIK milik nelayan dan pelaku UMKM tersebut," kata Bhima ketika dihubungi, Selasa, 28 Juni 2022.
Sedangkan untuk BBM jenis Pertalite, fase pertama yang perlu dibenahi adalah sinkronisasi data dengan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Sehingga, yang berhak membeli BBM bersubsidi benar-benar rumah tangga tidak mampu.
"Sekarang pertanyaannya, MyPertamina mau disinkronkan dengan data apa? Belum ada informasi detail nya, karena baru rencana mensinkronkan dengan data kendaraan," ujar Bhima.
Oleh karena itu, ia memperkirakan, pada praktiknya di lapangan, oknum yang tidak berhak mendapat subsidi bisa meminjam nomor induk kependudukan (NIK) atau kendaraan dengan pelat nomor kendaraan berbeda.
Verifikasi di lapangan, menurut Bhima, juga tidak mudah karena petugas harus melayani pembeli sekaligus melakukan pendataan. "Ini akan menambah rumit pengawasan di lapangan," ucapnya.
Sejumlah keruwetan akan muncul menyusul keputusan pemerintah lewat PT Pertamina (Persero) membatasi konsumsi Pertalite dan Solar Bersubsidi. Cara yang ditempuh adalah dengan pembelian BBM bersubsidi menggunakan aplikasi MyPertamina.
