TEMPO.CO, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) ragu-ragu penunjukan mantan Panglima TNI, Hadi Tjahjanto, sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional bakal menyelesaikan masalah agraria. Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI, Uli Arta Siagian, khawatir pendekatan yang digunakan untuk merampungkan persoalan agraria justru menambah daftar panjang kriminalisasi dan kekerasan.
"Mau enggak mau saya harus bilang dengan backgroud TNI, saya tidak yakin nama yang disebut-sebut akan menjadi Menteri ATR/BPN itu punya pengetahuan di isu agraria dan punya pengalaman kerja menyelesaikan konflik agraria. Saya khawatir malah persoalan agraria justru direspons semakin brutal," kata Uli saat dihubungi pada Rabu, 15 Juni 2022.
Uli menyampaikan untuk saat ini, pekerjaan rumah dari Menteri ATR/BPN masih sangat banyak. Persoalan ketimpangan kepemilikan lahan menjadi isu utama selain masalah konflik agraria. PR tersebut bisa diselesaikan bila Kementerian merombak sistem kepemilikan atas tanah.
Ihwal reforma agraria yang terus digemborkan pemerintah, Uli menyampaikan perlu adanya tindakan struktural dari tingkat atas hingga bawah. Pekerjaan ini dianggap sangat berat dan semestinya dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
"Untuk menjalankan reforma agraria sejatinya dibutuhkan tindakan struktural, mulai kebijakan, tim hingga implementasinya, dan semua itu tidak lagi bisa hanya dikerjakan oleh ATR/BPN, tapi harus dipimpin oleh Presiden," kata Uli.
Di sisi lain, Uli melanjutkan, perlu pula tindakan berani dari negara untuk menyelesaikan konflik agraria antara rakyat dan perusahaan yang selama ini terjadi. Negara, kata dia, perlu memastikan penguasaan tanah adat berada di tangan rakyat.
"Tanah untuk rakyat yang tidak memiliki tanah. Tanah adat harus kembali ke masyarakat adat. Tidak sampai di sana, negara harus menjamin akses dan pemenuhan kebutuhan rakyat untuk membangun dan memperkuat tata kelola, tata produksi dan tata konsumsi mereka," kata dia.
Selain itu, Uli berujar, tanah-tanah telantar dari konsesi perusahaan semestinya didistribusikan kepada rakyat. "Tanah yang berkonflik dengan perusahaan harus dikembalikan kepada rakyat," ucapnya.
Selanjutnya, Menteri ATR/BPN harus memiliki pengetahuan tentang masalah agraria...
