Bau Tak Sedap
Sedangkan pengamat ekonomi politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dani Setiawan mencium bau tak sedap dari manuver para politisi pada kasus anak usaha Telkom tersebut.
Ia menilai tujuan mereka bukan lagi mempersoalkan investasi, tapi menyerang Menteri BUMN Erick Thohir untuk merusak kredibilitasnya demi kepentingan Pilpres 2024.
“Pilpres memang masih dua tahun lagi, tapi upaya jegal-menjegal sudah berlangsung dari sekarang. Lawan politik Erick melihat peluang di kasus investasi Telkom, karena keberadaan Boy Tohir sebagai Komisaris Utama GoTo," kata Dani.
"Ketika momentum itu tiba, mereka berupaya mengkapitalisasi isu ini dengan sangat optimal. Maka itu mereka berebut memunculkan gagasan bikin pansus dan panja,” katanya pula.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ini menuturkan bahwa serangan politik ke Menteri Erick menggunakan peluru investasi Telkom mempunyai tiga target, yakni menggoyang posisi Erick dalam kabinet, membentuk pansus dan panja, serta membangun citra dan opini buruk terhadap Erick.
Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat dijadikan pintu masuk untuk mendesak Presiden mencopot Erick. Lawan politik akan melakukan tekanan melalui opini di media dan parlemen tentang kebobrokan dan benturan kepentingan Erick dalam mengelola perusahaan pelat merah di Indonesia.
Jika gagal melalui pintu reshuffle, rencana berikutnya adalah membentuk panitia khusus (pansus) dan panitia kerja (panja). Politisi akan membangun perlawanan di parlemen untuk mendesak Erick mundur karena dianggap telah melakukan tata kelola perusahaan yang tidak benar dalam investasi Telkom di GoTo.
Jika tetap gagal menggergaji kursi jabatan Erick melalui jalur panja dan pansus, maka target minimal mereka adalah membentuk citra dan opini yang buruk terhadap Erick sebagai pejabat negara. Pembentukan opini buruk akan terus berlangsung hingga merusak kredibilitas dan akhirnya popularitas meredup.
“Telkom dan GoTo adalah perusahaan publik. Reputasi keduanya bisa berantakan kalau politisasi tidak segera dihentikan. Keduanya adalah perusahaan publik, sehingga apa pun keputusan investasi atau strategi bisnis sudah melalui banyak proses yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Dani Setiawan.
Baca Juga: DPR Gulirkan Usul Pembentukan Pansus Pengawasan Pembelian Saham GoTo
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
