“Artinya regulator yang mengawal di sini melalui peraturan dan pengawasan agar transaksi digital itu memang menguntungkan bagi masyarakat, atau menjadi solusi atas persoalan yang ada selama ini,” kata dia.
Di tengah meleknya masyarakat terhadap transaksi digital ini, Fitria menilai sangat penting kiranya semua pihak mendorong pelaku UMKM untuk juga mengenal digitalisasi.
Pengembangan sektor UMKM ini sangat penting karena pada 2021 terdapat 64,19 juta UMKM, yang mana dari total tersebut diketahui sebanyak 61,97 persen berkontribusi pada PDB dan 97 persen pada penyerapan tenaga kerja.
BI sendiri turun langsung dalam membantu pengembangan sektor UMKM ini dengan meluncurkan Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS).
Di Sumsel, Pelaku UMKM mendominasi penggunaan Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS) di Sumsel dengan mencapai persentase 96,26 persen dari total 395.173 merchant.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Erwin Soeriadimadja menambahkan peningkatan penggunakan QRIS oleh pelaku UMKM ini sudah dirasakan sejak tahun lalu seiring dengan meningkatnya transaksi non tunai di masyarakat.
Artinya dari target nasional sebanyak 14 juta merchant (penjual) UMKM pada tahun ini setidaknya Sumsel telah memberikan kontribusi cukup baik.
Namun, yang menjadi perhatian saat ini bagaimana caranya agar QRIS ini bukan hanya bertumbuh pesat di Kota Palembang tapi juga di seluruh kabupaten/kota di Sumsel.
“Tantangannya sejauh ini pada keterbatasan infrastruktur karena masih banyak daerah yang belum dijangkau jaringan internet,” kata dia.
Baca Juga: Per April 2022, Investor Ritel di Pasar Modal Naik jadi 8,62 Juta
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
