“Ini menurut saya suatu potensi yang luas karena pasarnya ada kita bisa hitung dan pak presiden juga mendorong ini memakai produksi di dalam negeri,” ujarnya.
Di sisi lain, PT PLN (Persero) turut menangkap peluang baru dari program transisi energi yang saat ini sedang dilakukan oleh Indonesia dalam mewujudkan karbon netral di 2060.
“Transisi energi merupakan peluang untuk keberlanjutan bisnis kami, salah satunya dengan bisnis baru konversi kompor induksi dan kendaraan listrik,” kata Manajer Pengelolaan Perubahan Iklim PLN Kamia Handayani.
Bisnis baru yang juga digarap PLN saat transisi energi adalah Renewable Energy Certificate (REC). Perseroan membuka layanan untuk sertifikat energi terbarukan bagi industri maupun individu yang memang ingin menggunakan energi bersih.
Selain itu, PLN juga menjajaki bisnis karbon kredit untuk industri maupun individu yang ingin mengurangi jejak emisi karbon dalam bisnis mereka.
Beberapa waktu lalu, PLN telah menerbitkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021–2030. Perseroan menyatakan ikut dalam program transisi energi melalui penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 40,6 gigawatt (GW).
Dalam RUPTL tersebut, PLN menempatkan penambahan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) sebesar 51,6 persen. Porsi itu lebih besar dibandingkan dengan penambahan pembangkit fosil yang hanya sebesar 48,4 persen.
Dari target penambahan pembangkit sebesar 40,6 GW dalam waktu 9 tahun ke depan, kapasitas pembangkit EBT mencapai 20,9 GW, dan kapasitas pembangkit energi fosil hanya sebesar 19,6 GW. Rincian tambahan 20,9 GW EBT itu bersumber dari PLTA 10.391 megawatt (MW), PLTP 3.355 MW, PLTS 4.680 MW, pembangkit energi terbarukan lain 1.487 MW, dan pembangkit energi terbarukan base load 1.010 MW.
PLN menargetkan, kapasitas pembangkit listrik di Indonesia bisa mencapai 99,2 GW pada 2030, seiring dengan pertumbuhan instalasi baru 40,6 GW yang mayoritas bersumber dari EBT. Pada 2030, porsi pembangkit listrik EBT akan mencapai 28,87 GW atau 29 persen dari total kapasitas pembangkit listrik sebesar 99,2 GW.
Baca: Biaya Hilirisasi Tambang hingga 2023 Rp 435 T, ESDM: Ada Kenaikan Inflasi
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
