TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan Indonesia bisa saja mengenakan pajak ekspor yang lebih besar. Kebijakan ini dilakukan apabila negara dipaksa mengirim bahan baku atau komoditas mentah.
"Ketika bahan baku kami dipaksa untuk dikirim, kami akan mengenakan pajak ekspor yang lebih karena kami ingin ada kolaborasi yang baik," katanya dalam acara Indonesia Pavilion: Indonesia Economic Outlook 2022 and The G20 Presidency seperti dikutip dari Bisnis, Senin, 23 Mei 2022.
Pemerintah tak lagi mengizinkan ekspor bahan baku untuk sejumlah komoditas. Izin ekspor kini diberikan jika bahan baku sudah dikelola menjadi barang setengah jadi 60-70 persen.
Bahlil pun mencontohkan perusahaan Volkswagen atau VW dan BASF Chemical Company. Kedua perusahaan tersebut, kata Bahlil, berencana membangun pabrik hingga prekursor. Selebihnya, kedua perusahaan akan mengekspornya.
"No problem, palingan nanti dia akan dikenakan pajak ekspor yang jauh lebih kecil ketimbang dia harus ekspor bahan baku," ucapnya.
Di lain sisi, Bahlil menegaskan Indonesia tak hanya terbuka bagi perusahaan-perusahaan asing seperti LG, CATL, VW, BASF dan Foxconn. Negara, ia melanjutkan, juga bakal terbuka dengan negara lain yang ingin ambil bagian untuk mendukung hilirisasi.
Bahkan Indonesia telah menyiapkan dua kawasan terbaik untuk para investor. Dua kawasan tersebut adalah Batang di Jawa Tengah dan Kalimantan Utara. "Indonesia terbuka untuk semua negara. Indonesia tidak pernah memperlakukan khusus kepada satu negara karena regulasi terbuka pada semuanya. Jadi silahkan masuk," ujarnya.
