Bahlil Lahadalia Ancam Kenakan Pajak Ekspor Lebih Tinggi

Senin, 23 Mei 2022 18:40 WIB

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 8 Juni 2021. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan Indonesia bisa saja mengenakan pajak ekspor yang lebih besar. Kebijakan ini dilakukan apabila negara dipaksa mengirim bahan baku atau komoditas mentah.

"Ketika bahan baku kami dipaksa untuk dikirim, kami akan mengenakan pajak ekspor yang lebih karena kami ingin ada kolaborasi yang baik," katanya dalam acara Indonesia Pavilion: Indonesia Economic Outlook 2022 and The G20 Presidency seperti dikutip dari Bisnis, Senin, 23 Mei 2022.

Pemerintah tak lagi mengizinkan ekspor bahan baku untuk sejumlah komoditas. Izin ekspor kini diberikan jika bahan baku sudah dikelola menjadi barang setengah jadi 60-70 persen.

Bahlil pun mencontohkan perusahaan Volkswagen atau VW dan BASF Chemical Company. Kedua perusahaan tersebut, kata Bahlil, berencana membangun pabrik hingga prekursor. Selebihnya, kedua perusahaan akan mengekspornya.

"No problem, palingan nanti dia akan dikenakan pajak ekspor yang jauh lebih kecil ketimbang dia harus ekspor bahan baku," ucapnya.

Di lain sisi, Bahlil menegaskan Indonesia tak hanya terbuka bagi perusahaan-perusahaan asing seperti LG, CATL, VW, BASF dan Foxconn. Negara, ia melanjutkan, juga bakal terbuka dengan negara lain yang ingin ambil bagian untuk mendukung hilirisasi.

Bahkan Indonesia telah menyiapkan dua kawasan terbaik untuk para investor. Dua kawasan tersebut adalah Batang di Jawa Tengah dan Kalimantan Utara. "Indonesia terbuka untuk semua negara. Indonesia tidak pernah memperlakukan khusus kepada satu negara karena regulasi terbuka pada semuanya. Jadi silahkan masuk," ujarnya.






Bapenda DKI Sebut Holywings Hanya Bayar Pajak Restoran Bukan Tempat Hiburan, Kok Bisa?

5 jam lalu

Bapenda DKI Sebut Holywings Hanya Bayar Pajak Restoran Bukan Tempat Hiburan, Kok Bisa?

Anggota Komisi B DPRD DKI Wahyu Dewanto merasa curiga dan menduga adanya praktik penggelapan pajak yang dilakukan Holywings.


Asosiasi Pengusaha: Praktek Holywings Bisnis Hiburan Tapi Pajaknya Restoran, Itu yang Bikin Cemburu

1 hari lalu

Asosiasi Pengusaha: Praktek Holywings Bisnis Hiburan Tapi Pajaknya Restoran, Itu yang Bikin Cemburu

DKI Jakarta menyebutkan dugaan penyimpangan izin oleh grup usaha Holywings berdampak terhadap penerimaan daerah, khususnya dari sektor pajak.


Kemendag: Tambahan Kuota Ekspor bagi Produsen yang Pasok Minyak Goreng ke Timur

1 hari lalu

Kemendag: Tambahan Kuota Ekspor bagi Produsen yang Pasok Minyak Goreng ke Timur

Saat ini masih banyak daerah dengan penyaluran minyak goreng curah yang minim karena produsen minyak goreng terkonsentrasi di wilayah barat Indonesia.


Jokowi Bicara Energi Bersih dengan Boris Johnson: Sudah Ada Roadmap

2 hari lalu

Jokowi Bicara Energi Bersih dengan Boris Johnson: Sudah Ada Roadmap

Presiden Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson di sela-sela KTT G7 di Elmau, Jerman, Senin, 27 Juni 2022.


Mau Buka Usaha? Berikut Alur Pengajuan Izin Usaha ke BKPM

2 hari lalu

Mau Buka Usaha? Berikut Alur Pengajuan Izin Usaha ke BKPM

Tak ada kata terlambat untuk membuka usaha, bagaimana cara pengajuan izin usaha ke BKPM? Ini 4 alur tahapannya.


Produksi Volkswagen ID.Buzz EV Dihentikan Sementara Akibat Masalah Baterai

2 hari lalu

Produksi Volkswagen ID.Buzz EV Dihentikan Sementara Akibat Masalah Baterai

Menurut Volkswagen, rusaknya modul baterai ini membuat kinerja baterai dan mobil listrik ID.Buzz menurun.


Mentan Minta Produktivitas Padi Lebih dari 5,2 Hektare, Caranya?

4 hari lalu

Mentan Minta Produktivitas Padi Lebih dari 5,2 Hektare, Caranya?

Mentan Syahrul Yasin Limpo mendorong peningkatan kualitas varietas benih padi unggul guna meningkatkan produksi beras nasional.


Mengenal Pajak Progresif Kendaraan dan Cara Menghitungnya

5 hari lalu

Mengenal Pajak Progresif Kendaraan dan Cara Menghitungnya

Pajak progresif merupakan tarif pungutan pajak dengan persentase yang didasarkan pada jumlah atau kuantitas objek pajak dan berdasarkan harga atau nilai objek pajak.


Bank Dunia Setuju Beri Dukungan Keuangan ke RI Rp 11,12 Triliun

5 hari lalu

Bank Dunia Setuju Beri Dukungan Keuangan ke RI Rp 11,12 Triliun

Bank Dunia menyoroti penguatan daya saing dan ketahanan ekonomi serta peningkatan infrastruktur melalui pengenalan pajak karbon.


Ini Alasan Sri Mulyani Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tembus 5,3 persen

6 hari lalu

Ini Alasan Sri Mulyani Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tembus 5,3 persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II tahun 2022 bakal berkisar 4,8 hingga 5,3 persen.