Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dua Sebab Pertumbuhan Ekonomi RI Mandek di 5,01 Persen Versi Indef

image-gnews
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal II-2021 Tertinggi Sejak 17 Tahun
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal II-2021 Tertinggi Sejak 17 Tahun
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengatakan macetnya konsumsi pemerintah dan meningkatnya laju impor menyebabkan pertumbuhan ekonomi triwulan I mandek di angka 5,01 persen.

“Sebanyak 15 kementerian dengan alokasi dana terbesar ini belanjanya ngerem dan tidak sebesar tahun 2021,” kata Eko Listyanto, Wakil Direktur INDEF, Rabu, 11 Mei 2022.

Padahal, katanya, Kementerian Keuangan menyatakan pendapatan negara pada 2022 meningkat dari Rp 379 Triliun menjadi Rp 500-an triliun. Namun ternyata belanja 15 Kementerian dengan alokasi besar pada triwulan I macet dan tidak sebesar tahun lalu, padahal apabila penyerapan optimal, pertumbuhan ekonomi triwulan I kemungkinan bisa melampaui 5,01 persen.

“Mungkin ini nanti bisa tanya ke menterinya, kenapa penyerapan mereka menjadi lebih rendah dari 2021, sehingga seolah-olah pertumbuhan ekonomi triwulan I karena ekspor dan konsumsi masyarakat, bukan karena dampak kebijakan APBN atau fiskal pemerintah,” kata Eko.

Ia mendorong agar pemerintah mengoptimalkan penyerapan anggaran jika ingin mengejar target pertumbuhan ekonomi tahunan 5,2 persen. Eko menyayangkan selama ini belanja pemerintah seringkali menumpuk di akhir tahun atau triwulan keempat, di mana seharusnya konsumsi pemerintah tersebar pada triwulan awal.

“Kita ingatkan ke pemerintah agar belanja itu tersebar pada triwulan awal, terutama triwulan 1 atau 2, agar dampak ekonominya akan jauh lebih besar. Saya rasa dengan peningkatan penerimaan tidak ada alasan anggaran kurang. Dan ini menjadi kewajiban baik bagi pemerintah pusat maupun daerah, dan juga 15 kementerian yang mendapat alokasi dana besar tetapi belanjanya melempem,” tutur Eko.

Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi triwulan I lebih banyak ditopang pada peningkatan laju ekspor dan konsumsi rumah tangga. Pengendalian pandemi Covid-19 telah membuahkan hasil meningkatkan daya beli masyarakat yang kemudian menopang pertumbuhan ekonomi.

“Di sini kita masih melihat konsumsi belum pulih total karena belum mencapai 5 persen atau saat ini baru 4,3 persen. Ini sebagian besar terjadi karena low base effect yang terjadi di triwulan 2021, di mana konsumsi kita yang tadinya -2,21 persen sekarang tumbuh 4,34 persen,” tutur Eko.

Indef menyarankan agar pemerintah tetap menjaga daya beli masyarakat dan sebaiknya tidak menaikkan harga energi atau kebutuhan pokok karena masyarakat baru saja menikmati penurunan dampak pandemi.

“Jadi secara keseluruhan pertumbuhan konsumsi kita belum pulih betul sehingga kalau ke depan akan ada upaya menaikkan sejumlah harga atau administered price, maka siap-siap saka mungkin daya beli akan rontok lagi pascalebaran,” kata Eko.

Baca Juga: INDEF: Pertumbuhan Ekonomi RI Masuk 5 Besar Negara G20, tapi Meleset dari Target

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

2 jam lalu

Juru bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 24 April 2024. KPK mengirimkan kembali surat pemanggilan kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor), yang telah ditetapkan sebagai tersangka, untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan penyidik menjalani pemeriksaan pada hari Jumat, 3 Mei 2024 mendatang, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di Lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. TEMPO/Imam Sukamto
Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, mengatakan laporan yang disampaikan bekas Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, masih ditindaklanjuti.


Viral Kasus Bea Masuk Rp 31 Juta Satu Sepatu, Dirjen Bea Cukai: Itu Termasuk Denda Rp 24 Juta

4 jam lalu

Tangkapan layar dari video pendek pengguna TikTok @radhikaalthaf ketika curhat soal bea masuk Rp 31,8 juta yang harus dibayar atas sepatu sepak bola yang dibelinya dari luar negeri (Sumber: TikTok)
Viral Kasus Bea Masuk Rp 31 Juta Satu Sepatu, Dirjen Bea Cukai: Itu Termasuk Denda Rp 24 Juta

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani mengatakan kasus pengenaan bea masuk Rp 31 juta untuk satu sepatu sudah sesuai aturan.


Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

5 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.


Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

6 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. TEMPO/Annisa Febiola.
Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.


Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

9 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per


Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

10 jam lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

PT Bank Tabungan Negara (BTN) usulkan skema dana abadi untuk program 3 juta rumah yang digagas Prabowo-Gibran.


Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

11 jam lalu

Sebuah truk melintas di antara peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat 18 Agustus 2023. Pemerintah merencanakan pendapatan negara sebesar Rp2.781,3 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.307,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp473,0 triliun, serta hibah sebesar Rp0,4 triliun. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.


Mendag Zulkifli Hasan Sebut Neraca Perdagangan Indonesia Surplus US$ 4,47 Miliar, Impor Barang Modal Laptop Anjlok

13 jam lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat kunjungan pemantauan harga bahan pokok di Pasar Anyar, Bogor, Jawa Barat pada Senin, 18 Maret 2024. Tempo/Novali Panji
Mendag Zulkifli Hasan Sebut Neraca Perdagangan Indonesia Surplus US$ 4,47 Miliar, Impor Barang Modal Laptop Anjlok

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan klaim neraca perdaganga Indonesia alami surplus, ada beberapa komoditas yang surplus dan ada beberapa yang defisit.


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

1 hari lalu

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita . (ANTARA/HO-Kementerian Perindustrian/rst)
Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

Kementerian Perindustrian atau Kemenperin menyatakan impor untuk komoditas bahan baku plastik kini tidak memerlukan pertimbangan teknis lagi.