TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah perwakilan organisasi masyarakat sipil hari ini menyambangi Kementerian Perdagangan untuk menyampaikan tuntutan terbuka. Tuntutan itu dilayangkan karena kelangkaan dan melonjaknya harga minyak goreng di pasaran.
Beberapa organisasi masyarakat sipil itu terdiri atas Sawit Watch, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Perkumpulan Hukum dan Masyarakat (HuMA), Public Interest Lawyers Network (Pilnet), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), dan Greenpeace Indonesia.
"Hari ini, kita menyerahkan surat keberatan kita terkait harga minyak goreng," kata Tim Advokasi ELSAM Hayya kepada Tempo, Jumat, 22 April 2022 .
Organisasi masyarakat tersebut melayangkan somasi terbuka kepada sejumlah lembaga negara lantaran sengkarut minyak goreng. Mereka meminta pemerintah untuk segera menuntaskan dan mencegah masalah ini agar kembali terulang di lain waktu.
"Kami meminta untuk segera memenuhi permintaan kami paling lama 14 hari sejak surat ini kami sampaikan," kata Deputi Direktur Eksekutif Sawit Watch Achmad Surambo kepada wartawan usai menyerahkan somasi ke Kementerian Perdagangan.
Somasi tersebut ditujukan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.
Pihaknya meminta pemerintah memprioritaskan pemenuhan kebutuhan minyak goreng dalam negeri ketimbang ekspor, serta menetapkan kembali harga eceran tertinggi (HET) terhadap produk minyak goreng di tingkat peretail.
