Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jusuf Kalla Sebut Presiden Pengganti Jokowi Harus Selesaikan Utang Triliunan

Reporter

image-gnews
Ketua Umum PMI Jusuf Kalla usai memantau acara donor darah yang diikuti ratusan personel kepolsian dan TNI di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu, 19 September 2020. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Ketua Umum PMI Jusuf Kalla usai memantau acara donor darah yang diikuti ratusan personel kepolsian dan TNI di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu, 19 September 2020. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) 2014-2019 Jusuf Kalla mengungkapkan tantangan yang akan dihadapi calon presiden pengganti Joko Widodo (Jokowi) pada periode 2024. Tantangan itu adalah harus bisa membayar utang pemerintah yang bernilai triliunan rupiah.

Dia juga mengungkapkan kriteria calon presiden yang cocok memimpin Indonesia pada 2024-2029. "Saya bilang presiden akan datang harus punya kemampuan besar dan tahan banting karena tantangan pada masa mendatang salah satunya sisi ekonomi masih belum dalam kategori baik," ujarnya ketika ditemui Bisnis di kediamannnya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, seperti dikutip Bisnis.com, Minggu, 17 April 2022.

Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) ini mengatakan angka utang pemerintah terus mengalami kenaikan selama pandemi Covid-19.

Kementerian Keuangan melaporkan posisi utang pemerintah berada di angka Rp 7.014,58 triliun hingga akhir Februari 2022 dengan rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 40,17 persen.

Posisi tersebut meningkat jika dibandingkan dengan posisi utang per 31 Januari 2022 yang berada di angka Rp 6.919,15 triliun atau 39,63 persen dari PDB. Ini artinya, ada pertambahan utang sebanyak Rp 95,43 triliun dalam waktu satu bulan.

Berdasarkan laporan dari APBN KITA edisi Maret 2022, secara nominal terjadi peningkatan total utang pemerintah seiring dengan penerbitan surat berharga negara (SBN) dan penarikan pinjaman di Februari 2022.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Utang terus naik, ini bunganya saja kalau rata-rata 6 persen karena obligasi atau 7–8 persen itu berarti membayar bunga saja Rp 400 triliun," kata Jusuf Kalla. "Sehingga betul-betul pemimpin [Indonesia] berikutnya harus bisa menyelesaikan itu semua."

BISNIS

Baca: Anggaran IKN di APBN 2023 Bakal Sedot Rp 30 T, Indef: Jangan Terlalu Membebani

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Prabowo Disebut Perlu Naikkan Rasio Pajak hingga 12 Persen untuk Realisasikan Janji Politik

7 menit lalu

Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Prabowo Disebut Perlu Naikkan Rasio Pajak hingga 12 Persen untuk Realisasikan Janji Politik

Presiden terpilih Prabowo Subianto dinilai harus menaikkan rasio pajak hingga 12 persen agar bisa merealisasikan seluruh janji politiknya.


Komplain ke Jokowi, Syahrul Yasin Limpo Sebut Negara Seharusnya Beri Penghargaan Kepadanya

37 menit lalu

Terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) memberikan kesaksian untuk terdakwa Kasdi Subagyono dan Muhammad Hatta dalam sidang lanjutan kasus pemerasan dan gratifikasi, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 24 Juni 2024. Sidang ini menghadirkan SYL sebagai saksi untuk terdakwa mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta dalam kasus penyalahgunaan kekuasaan dengan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian.  TEMPO/Imam Sukamto
Komplain ke Jokowi, Syahrul Yasin Limpo Sebut Negara Seharusnya Beri Penghargaan Kepadanya

Syahrul Yasin Limpo measa nilai korupsi yang didakwakan tidak sebanding dengan kontribusinya kepada negara selama 4 tahun menjadi Menteri Pertanian.


IDEAS Menyarankan Prabowo Evaluasi Proyek IKN jika Program Makan Bergizi Gratis Dijalankan

2 jam lalu

Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto.  TEMPO/M Taufan Rengganis
IDEAS Menyarankan Prabowo Evaluasi Proyek IKN jika Program Makan Bergizi Gratis Dijalankan

Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) menyarankan Prabowo evaluasi proyek IKN jika ingin menjalankan program makan siang gratis.


Jokowi dan Kekhawatiran Turbulensi Politik Menjelang Transisi Pemerintahan ke Prabowo

5 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan arahan saat Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 14 Juni 2024. Dalam Rakornas pengendalian inflasi yang bertemakan Pengamanan Produksi dan Peningkatan Efisiensi Rantai Pasok untuk Mendukung Stabilitas Harga itu, Jokowi mengatakan inflasi Indonesia pada Mei 2024 berada di angka 2,84 persen dan merupakan salah satu yang terbaik di dunia. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Jokowi dan Kekhawatiran Turbulensi Politik Menjelang Transisi Pemerintahan ke Prabowo

Presiden Jokowi memberikan perhatian khusus mengenai pentingnya stabilitas politik menjelang pergantian pemerintahan.


Istana soal Pengaruh Jokowi di Pilkada: Itu Ranah Parpol atau Gabungan Parpol

6 jam lalu

Presiden Joko Widodo saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin 24 Juni 2024. Sidang kabinet paripurna tersebut membahas perekonomian Indonesia terkini. TEMPO/Subekti.
Istana soal Pengaruh Jokowi di Pilkada: Itu Ranah Parpol atau Gabungan Parpol

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut Presiden Jokowi menghormati kewenangan parpol dalam menentukan calonnya di Pilkada 2024


Terpopuler: 80 Rumah di IKN Terendam Banjir, 210 Instansi Terdampak Serangan Ransomware di Server PDN

7 jam lalu

Banjir merendam Kampung Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Senin, 24 Juni 2024. (Foto: Istimewa)
Terpopuler: 80 Rumah di IKN Terendam Banjir, 210 Instansi Terdampak Serangan Ransomware di Server PDN

Terpopuler bisnis: Banjir di kawasan Sepaku IKN menyebabkan 80 rumah terendam. Sebanyak 210 instansi terdampak serangan ransomware di server PDN.


Saat SYL Sebut Jokowi Pernah ada di Bawahnya

7 jam lalu

Terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) memberikan kesaksian untuk terdakwa Kasdi Subagyono dan Muhammad Hatta dalam sidang lanjutan kasus pemerasan dan gratifikasi, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 24 Juni 2024. Dalam sidang ini, SYL menjadi saksi mahkota  atau terdakwa yang dijadikan saksi untuk terdakwa lain yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana. TEMPO/Imam Sukamto
Saat SYL Sebut Jokowi Pernah ada di Bawahnya

Sebelum menjadi presiden, Jokowi pernah menjadi bawahannya saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kala itu, SYL sebagai Ketua APPSI.


Jusuf Kalla Pernah jadi Saksi Meringankan Karen Agustiawan yang Divonis 9 Tahun Penjara

7 jam lalu

Wakil Presiden RI ke 10, Jusuf Kalla, mengikuti sidang lanjutan pemeriksaan keterangan saksi dengan terdakwa mantan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) periode 2009-2014, Karen Agustiawan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Jusuf Kalla dihadirkan oleh Penasehat hukum sebagai pembuktian saksi yang meringankan untuk terdakwa Karen Agustiawan tindak pidana korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di Pertamina (Persero) tahun 2011 - 2021, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar USD140 juta atau sebesar Rp.2,1 triliun. TEMPO/Imam Sukamto
Jusuf Kalla Pernah jadi Saksi Meringankan Karen Agustiawan yang Divonis 9 Tahun Penjara

Penasihat hukum Karen Agustiawan mendatangkan JK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Kamis, 16 Mei 2024.


Rupiah Melemah Terus, Bagaimana Dampaknya Terhadap Proyek IKN?

14 jam lalu

Ilustrasi mata uang dollar Amerika Serikat. TEMPO/Aditia Noviansyah
Rupiah Melemah Terus, Bagaimana Dampaknya Terhadap Proyek IKN?

Menteri PUPR Basuki menyampaikan bahwa rupiah melemah terhadap dolar AS tidak hanya berdampak pada proyek IKN, tetapi juga sektor lainnya.


Pengadilan Rakyat Diadakan Besok, Gugat Nawadosa Rezim Jokowi

15 jam lalu

Sekelompok orang yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi People Power Indonesia menggelar aksi damai di Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat, 7 Juli 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Pengadilan Rakyat Diadakan Besok, Gugat Nawadosa Rezim Jokowi

Pengadilan Rakyat untuk menuntut dosa Jokowi akan disiarkan secara daring melalui laman mahkamahrakyat.id.