TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan program perlindungan sosial (perlinsos) bagi masyarakat rentan masih menjadi prioritas anggaran pemerintah di 2023. Ini disampaikan Menkeu usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Rancangan Rencana Kerja Pemerintah dan Pagu Indikatif Tahun 2023 yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo.
“Di bidang perlindungan sosial akan tetap dijaga range-nya antara Rp 9-332 triliun. Ini untuk tetap menjaga perlindungan kepada masyarakat yang rentan, mendukung perlindungan sosial sepanjang hayat, dan juga mendorong perlindungan sosial yang makin adaptif,” katanya dalam keterangan tulis, Kamis, 14 April 2022.
Sri Mulyani menyampaikan pemerintah akan terus melakukan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial yang menjadi rujukan data penerima perlinsos. “Kementerian Sosial akan meluncurkan program pemberdayaan yang diintegrasikan dengan program perlindungan sosial,” ujarnya.
Selain itu, belanja pemerintah juga diprioritaskan untuk bidang kesehatan. Menkeu mengatakan alokasi anggaran kesehatan mengalami peningkatan signifikan di masa pandemi, dari Rp 113 triliun di 2019, meningkat menjadi Rp 172 triliun di 2020.
“Rp 52 triliun dialokasikan untuk penanganan Covid-19, Rp 312 triliun di 2021 dengan Rp 190 triliun untuk penanganan Covid-19, serta Rp255 triliun di 2022 dengan Rp 116,4 triliun untuk penanganan Covid-19,” katanya.
Untuk 2023, pemerintah memperkirakan Covid-19 tidak lagi menjadi faktor, sehingga belanja kesehatan untuk non Covid-19 akan menjadi lebih penting. Oleh karena itu, pemerintah meningkatkan belanja kesehatan non Covid-19 dari Rp 139 triliun di 2022 menjadi Rp 193,7 – Rp 155 triliun.
“Tujuannya untuk mendukung reformasi di bidang kesehatan yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan,” kata Sri Mulyani.
Reformasi tersebut mencakup:
- Memberikan jaminan kesehatan nasional
- Meningkatkan kesiapsiagaan kesehatan
- Mendukung pembangunan sarana prasarana kesehatan terutama di daerah
- Melakukan peningkatan layanan kesehatan dan penurunan stunting, termasuk penyakit yang sangat penting untuk diatasi seperti tuberkolosis.
Prioritas selanjutnya adalah di bidang pendidikan. Di 2023, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan Rp 595,9 – Rp563,6 triliun yang meningkat dari alokasi 2022 sebesar Rp 542,8 triliun.
Untuk infrastruktur, pemerintah masih akan memberikan alokasi anggaran yang cukup signifikan di tahun mendatang, yaitu Rp 367 – Rp 402 triliun. “Di dalam rangka untuk menyelesaikan berbagai program-program penting,” kata Menkeu.
Program penting yang dimaksud seperti:
- Perumahan
- Air minum
- Pengolahan air limbah
- Pipa transmisi gas dari Cirebon-Semarang
- Jaringan irigasi
- Infrastruktur konektivitas seperti jalan, jembatan, kereta api, dan bandara
- Infrastruktur di bidang teknologi informasi seperti satelit dan BTS.
MUTIA YUANTISYA
Baca: Bagaimana Nasib Pegawai Jika Bank Mandiri Rombak 250 Kantor Cabang Jadi Digital?
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
