“Yang pasti, kita memerlukan sosok Ketua OJK yang berani dan visioner untuk mengembalikan muruah (kehormatan) OJK, terutama dalam menuntaskan persoalan di industri jasa keuangan,” kata Puteri.
Apalagi selama periode 2017-2022 terdapat sejumlah masalah di industri jasa keuangan. Salah satunya adalah kasus korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) PT Asuransi Jiwasraya (Persero), dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 16,8 triliun.
Adapun anggota Komisi XI dari Fraksi Golkar lainnya Mukhamad Misbakhun mengatakan keputusan memilih ketua OJK bukan keputusan individual anggota, tetapi keputusan politik yang diputuskan oleh Ketua Fraksi.
“Tentunya dengan arahan dari pengambil keputusan tertinggi di partai kita. Saya tertib ikut mekanisme pengambilan keputusan di Fraksi Partai Golkar,” tutur Misbakhun.
Tiap calon, menurut dia, memiliki sudut pandang yang berbeda-beda terhadap suatu kasus, yang tentunya itu akan mempengaruhi cara masing-masing calon dalam mengatasi permasalahan. Oleh karena itu, masing-masing dari calon ke depan harus dapat menyatu dalam satu kesatuan komisioner.
Misbakhun menyebutkan dewan komisioner OJK seharusnya utuh dan memiliki sudut pandang yang sama. "Dalam melihat permasalahan dan mencari solusi yang saling mendukung, ini menjadi harapan kita semua,” ucapnya.
BISNIS
Baca: Faisal Basri Sebut Jokowi Pakai Metode Injak Kaki untuk Tekan Inflasi, Artinya?
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
