Menurut mantan wakil ketua DPR ini, ada kesalahan di hulu persoalan, karena regulasi ambigu dan membiarkan kontradiksi antara UU tentang BUMN, PT, dan keuangan negara. Ia berpendapat seharusnya pengelolaan BUMN harus jelas dan tunduk ke dalam rezim korporasi. Dengan begitu, pertanggungjawaban pemegang saham ada di Kementerian BUMN.
Artinya, menurut Fahri, Direksi BUMN tidak perlu melayani DPR dalam rapat kerja. Kalaupun ada rapat kerja, kuasa ada di Kementerian BUMN. Sementara itu, jika DPR mau memanggil korporasi, harusnya diwakilkan komisaris. Itu pun hanya terkait isu negara dengan kuasa pemegang saham, bukan teknis.
Fahri juga menilai tidak adil membedah BUMN di depan umum oleh politikus, sedangkan ada pesaing yang selalu mengintip dapur perusahaan milik negara itu. Tak hanya itu, menurut dia, sering kali tak jelas apa inti pembahasan rapat dengan BUMN.
Namun berbeda halnya dengan rapat penyelidikan angket. Karena, menurut Fahri, tak hanya BUMN, presiden pun bisa dipanggil dalam rapat itu.
“Jadi sebaiknya dihentikan. Terlalu banyak efek buruknya bagi DPR dan terlebih lagi bagi BUMN. Mereka harus didorong bekerja murni sebagai profesional. Jangan terlalu banyak politik yang bisa membuat wajah BUMN samar dan tidak jelas. Politisasi BUMN ini sudah terbukti jelek,” kata Fahri.
Pernyataan Fahri merespons banyaknya petinggi BUMN yang diusir DPR saat rapat kerja. Yang teranyar adalah Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim yang diusir Komisi VII DPR pada Senin lalu, 14 Februari 2022.
Sebelum bos Krakatau Steel tercatat sejumlah bos BUMN yang diusir saat rapat kerja dengan DPR adalah:
- Direktur Utama Holding Tambang BUMN (MIND) atau PT Inalum (Persero), Orias Petrus Moedak di Komisi VII DPR, 30 Juni 2020
- Direktur Utama PT Garam (Persero) Yulian Lintang di Komisi VI, 26 Maret 2013
- Direktur Utama PT RNI (Persero) Ismed Hasan Putro di Komisi VI DPR, 2 Maret 2013
- Dirut PT PLN (Persero) Nur Pamudji di Komisi VII DPR, tahun 2012
- Direktur Utama PT Jasa Raharja (Persero) Diding S. Anwar di Komisi XI DPR, 16 Februari 2012
- Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan, Komisi VII DPR, 9 Desember 2010
BISNIS
Baca: Gerai Retail Milik Chairul Tanjung Digugat PKPU Lagi, Kali Ini oleh Wika Gedung
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
