Legislator PKS: Imbangi Aturan PPKM Level 3 dengan Testing dan Tracing

Sejumlah siswa mengikuti pembelajaran tatap muka (PTM) di SDN Cilangkap 01 Pagi, Jakarta, Jumat, 4 Februari 2022. Keputusan ini diambil setelah pemerintah pusat mengizinkan daerah dengan status PPKM Level 2, termasuk Jakarta, untuk menjalankan PTM 50 persen di tengah lonjakan kasus Covid-19. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta -Anggota Komisi IX DPR RI  Netty Prasetiyani Aher menanggapi keputusan pemerintah pusat dan daerah untuk mengeluarkan sejumlah aturan PPKM level 3. Menurutnya, penetapan sejumlah aturan harus diimbangi dengan peningkatan angka testing dan tracing sebagai indikator penting aglomerasi level PPKM.

“Jika testing dan tracing rendah, tentu saja angka kasus juga rendah. Padahal dengan peningkatan level PPKM, masyarakat diminta waspada dan menahan diri. Bagaimana mungkin terbangun awareness yang tinggi di tengah masyarakat jika disebutkan angka kasus rendah?" katanya dalam keterangan rilis, Rabu, 9 Februari 2022.

Berdasarkan data Kemenkes, per 8 Februari dilaporkan 37.492  kasus harian positif dengan kasus tertinggi di DKI Jakarta. Total pasien terinfeksi Covid-19 di Indonesia sejak awal kemunculan 4.580.093 kasus.

Oleh karena itu, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta pemerintah memerhatikan pendapat para epidemiolog dalam membuat aturan pembatasan. "Peningkatan level PPKM pasti berdampak secara psikologis pada masyarakat yang baru sedikit bernafas lega pasca traumatis gelombang kedua dengan varian Delta," katanya.

Menurutnya, pemerintah harus melakukan sosialisasi dan edukasi komprehensif kepada masyarakat tentang Omicron dan PPKM agar tidak salah kaprah.“Bahkan menggampangkan yang dapat berakibat fatal,” ucapnya.

Selain itu, penetapan status level 3 ini, menurut Netty harus dibarengi dengan kebijakan dan strategi standar risk based approach atau pendekatan berbasis risiko. Sehingga, rencana aksi harus dilakukan dari hulu ke hilir.

"Pengawasan, pengetatan, dan penutupan jalur masuk penerbangan dan perbatasan harus diketatkan lagi, terutama dari wilayah epicentrum kasus, baik luar maupun dalam negeri," katanya.

Ia mengatakan, sektor padat mobilitas manusia harus dikurangi dan meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan PTM 100 persen. Sebab, pertaruhannya adalah keselamatan peserta didik, warga sekolah, serta keluarga dan masyarakat.

"Pegangan bagi pemerintah saat menarik rem maupun menginjak gas dalam penetapan status PPKM adalah kebijakan yang komprehensif dan saintifik, konsistensi pemerintah, serta kesadaran prokes masyarakat," kata Netty.

Baca Juga: KSP Bantah Level PPKM Akan Dinaikkan Jelang Ramadan

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.






Warga China Kritisi Kebijakan Nol Covid, Dorong Keterbukaan

4 jam lalu

Warga China Kritisi Kebijakan Nol Covid, Dorong Keterbukaan

Warga China minta para ahli epidemi berbicara dan pemerintah melakukan penelitian komprehensif dan transparan untuk meninjau kebijakan nol Covid.


Pemeritah Resmi Tawarkan ORI022: Mulai dari Rp 1 Juta, Kupon 5,95 Persen

4 jam lalu

Pemeritah Resmi Tawarkan ORI022: Mulai dari Rp 1 Juta, Kupon 5,95 Persen

Pemerintah resmi membuka penawaran ORI (Obligasi Negara Ritel Indonesia) seri ORI022 mulai hari ini, Senin, 26 September 2022 pukul 09.35 WIB.


Partai Politik Sibuk Cari Capres 2024, Anies Baswedan: Enggak Ada yang Genit-genit

6 jam lalu

Partai Politik Sibuk Cari Capres 2024, Anies Baswedan: Enggak Ada yang Genit-genit

Anies Baswedan menyatakan sangat menghormati proses diskusi soal calon presiden 2024 yang sedang dilakukan partai politik.


Anies Baswedan Sebut Partai Sedang Serius Pikirkan Capres 2024

6 jam lalu

Anies Baswedan Sebut Partai Sedang Serius Pikirkan Capres 2024

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut partai politik sedang berproses menentukan calon presiden 2024.


Anies Baswedan Bertemu Syaikhu di Bogor, PKS: Siapa Tahu Jodoh

19 jam lalu

Anies Baswedan Bertemu Syaikhu di Bogor, PKS: Siapa Tahu Jodoh

Gubernur DKI Anies Baswedan bertemu Presiden PKS Ahmad Syaikhu di Bogor. PKS mengapresiasi kehadiran Anies di acara PKS itu.


CEO Pfizer Kena Covid-19 Lagi

1 hari lalu

CEO Pfizer Kena Covid-19 Lagi

CEO Pfizer Inc, Albert Bourla, pada Sabtu, 24 September 2022, mengumumkan positif Covid-19 untuk kedua kalinya.


Ketika Undangan Bela Negara Rusia untuk Orang yang Sudah Mati

1 hari lalu

Ketika Undangan Bela Negara Rusia untuk Orang yang Sudah Mati

Presiden Putin memerintahkan wajib militer bagi warga untuk berperang membela Rusia di Ukraina, tapi panggilan dinilai hanya untuk warga daerah miskin


Pemerintah Gugat Mantan Majikan Adelina Lisao, Anggota DPR Fraksi PKS: Untuk Perjuangkan Keadilan

2 hari lalu

Pemerintah Gugat Mantan Majikan Adelina Lisao, Anggota DPR Fraksi PKS: Untuk Perjuangkan Keadilan

Anggota DPR dari Fraksi PKS mendukung upaya pemerintah untuk mengajukan gugatan terhadap mantan majikan Adelina Lisao.


Masa Jabatan Anies Baswedan Segera Berakhir, Rocky Gerung: Pindah dari Merdeka Selatan ke Merdeka Utara

2 hari lalu

Masa Jabatan Anies Baswedan Segera Berakhir, Rocky Gerung: Pindah dari Merdeka Selatan ke Merdeka Utara

Rocky Gerung menyatakan Anies Baswedan hanya akan berpindah dari Kantor Gubernur DKI Jakarta ke Kantor Presiden.


Hong Kong Hapus Kewajiban Karantina di Hotel, Cukup Tes Antigen

2 hari lalu

Hong Kong Hapus Kewajiban Karantina di Hotel, Cukup Tes Antigen

Hong Kong akan menghapus kebijakan wajib karantina hotel Covid-19 untuk semua kedatangan mulai 26 September 2022