PUPR Sarankan Pembangunan Fisik IKN Dimulai Awal Semester II Tahun Ini

Instagram@jokowi

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan memulai pembangunan fisik ibu kota negara atau IKN pada awal semester kedua tahun 2022 ini. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Satuan Tugas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN PUPR Imam Santoso Ernawi.

“Kami menyarankan kalau bisa awal semester II itu sudah betul-betul di lapangan walaupun kita bisa mulai dari sekarang,” kata Imam, Rabu, 2 Februari 2022.

Dengan pembangunan IKN yang lebih cepat, ia yakin target pusat pemerintahan bakal berada di Nusantara pada 16 Agustus 2024 bisa tercapai. Saat ini PUPR sudah mengantongi desain pembangunan kawasan IKN dari 750 peserta.

“Yang masuk ada 750 peserta dan ada dari luar negeri juga. Tapi yang layak menyampaikan gagasan kurang lebih 350 dan akhirnya kita merekomendasi 5 terbaik dan melaporkan ke Bapak Presiden,” tuturnya.

Imam menjelaskan, dari arahan Presiden Jokowi, kemudian dipilih pemenang pertama, kedua dan ketiga yang kemudian menjadi tim kolaborasi untuk mendesain lebih lanjut kawasan inti IKN. Dengan begitu, proses desain bisa rampung pada akhir 2021, dan secara paralel disiapkan beberapa desain berupa basic desain untuk bangunan super prioritas.






SKK Migas Belum Bahas soal Pindahan ke IKN: Sulit untuk Industri Sebesar Ini

4 jam lalu

SKK Migas Belum Bahas soal Pindahan ke IKN: Sulit untuk Industri Sebesar Ini

Pemerintah berencana memindahkan ibu kota ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. IKN Nusantara dibangun bertahap hingga 2045.


Basuki Hadimuljono Pastikan TKDN Proyek Kementerian PUPR Minimal 80 Persen

8 jam lalu

Basuki Hadimuljono Pastikan TKDN Proyek Kementerian PUPR Minimal 80 Persen

Kementerian PUPR meningkatkan penggunaan bahan bangunan ramah lingkungan.


Anak Buah Heru Budi Pastikan Penghapusan Wali Kota dan Bupati di Jakarta Tidak Benar, Begini Penjelasannya

1 hari lalu

Anak Buah Heru Budi Pastikan Penghapusan Wali Kota dan Bupati di Jakarta Tidak Benar, Begini Penjelasannya

Anak buah Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono menyatakan penghapusan wali kota dan bupati setelah Jakarta tak lagi jadi ibu kota, tidak benar.


Terpopuler Bisnis: Cara Cek BLT BBM Cair Bulan Depan, Sri Mulyani Heran Data Pajak Tak Seperti Kabar PHK

1 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Cara Cek BLT BBM Cair Bulan Depan, Sri Mulyani Heran Data Pajak Tak Seperti Kabar PHK

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Jumat kemarin 25 November dimulai dari BLT BBM akan cair lagi di bulan depan.


Ini Wujud Taksi Terbang Bikinan Hyundai yang Bakal Mengudara di IKN

1 hari lalu

Ini Wujud Taksi Terbang Bikinan Hyundai yang Bakal Mengudara di IKN

Taksi terbang Hyundai ini dirancang untuk daya jelajah hingga 100 kilometer dan kecepatannya bisa menyentuh angka 290 km per jam.


PUPR dan Pemerintah Finlandia Bahas Proyek Pengelolaan Air Limbah dan Kota Pintar IKN

2 hari lalu

PUPR dan Pemerintah Finlandia Bahas Proyek Pengelolaan Air Limbah dan Kota Pintar IKN

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menemui Wakil Menteri Luar Negeri Bidang Perdagangan Internasional Kementerian Luar Negeri Finlandia, Nina Vaskunlahti


Heru Budi Bentuk Tim Kecil Bahas Tata Ruang Jakarta usai Ibu Kota Negara Pindah

2 hari lalu

Heru Budi Bentuk Tim Kecil Bahas Tata Ruang Jakarta usai Ibu Kota Negara Pindah

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono membahas nasib Jakarta pasca-pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan dengan Kepala Bappenas


UU IKN Belum Setahun Berlaku, Jokowi Usulkan Revisi

2 hari lalu

UU IKN Belum Setahun Berlaku, Jokowi Usulkan Revisi

Sebanyak 6 fraksi menerima usulan pemerintah untuk memasukkan revisi UU IKN dalam prolegnas prioritas 2023.


Prediksi Penduduk IKN 2045 1,9 Juta Jiwa, Bappenas: Kawasan Perkotaan 100 Jiwa per Hektare

2 hari lalu

Prediksi Penduduk IKN 2045 1,9 Juta Jiwa, Bappenas: Kawasan Perkotaan 100 Jiwa per Hektare

Bappenas mengungkapkan populasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diperkirakan 1,9 juta jiwa pada 2045.


Bappenas Usul Jakarta Tanpa Wali Kota dan Bupati, Eks DIrjen Otda: Jangan Main Hapus

2 hari lalu

Bappenas Usul Jakarta Tanpa Wali Kota dan Bupati, Eks DIrjen Otda: Jangan Main Hapus

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengusulkan Jakarta tak perlu lagi memiliki bupati atau wali kota setelah Ibu Kota Negara pindah ke Kalimantan