Lebih jauh, Imam memaparkan desain dasar itu meliputi infrastruktur dasar pemukiman. Bila Kementerian PUPR telah mendapat kejelasan anggaran dari Kementerian Keuangan, maka pekerjaan bisa dimulai dengan skema pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan yang ada.
Terkait anggaran pembangunan IKN tersebut, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Made Arya Wijaya menyebutkan dukungan anggaran yang disediakan pihaknya pada tahun ini akan difokuskan pada kementerian-kementerian yang terkait dengan pembangunan IKN melalui skema realokasi atau refocusing.
“Kita tetap menjaga penanganan Covid-19 terjamin dan pemulihan ekonomi terjaga, sehingga ketika realokasi dan refocusing kita akan mendapat ruang-ruang yang bisa dioptimalkan untuk mendanai pembangunan IKN 2022,” kata Arya.
Adapun dukungan APBN, menurut Arya, lebih difokuskan kepada infrastruktur dasar dan kawasan inti IKN. Kemenkeu masih mencari solusi yang tepat dengan skenario melibatkan badan usaha dan mengundang sektor swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN.
ANTARA
Baca: Pesawat Susi Air Diusir dari Malinau, Susi Pudjiastuti: Kuasa.. Wewenang..
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
