2. Kepala Bappenas Berharap Presiden 2024 Komitmen Lanjutkan Pembangunan IKN
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Suharso Monoarfa berharap presiden dan wakil presiden yang akan terpilih pada 2024 mendatang memiliki komitmen untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Ia mengatakan pemindahan IKN dan pembangunannya telah diamanatkan dalam undang-undang.
“Harapannya iya (yang melanjutkan IKN). Tapi kan tergantung pada peta politik hari ini,” ujar Suharso saat ditemui di kantornya, Rabu, 25 Januari 2022.
Selain perintah undang-undang, Suharso menyatakan pembangunan IKN penting diteruskan lantaran investasi yang dikeluarkan cukup besar. Sampai 2024 mendatang, Bappenas menghitung pembangunan IKN membutuhkan investasi Rp 110 triliun untuk pembangunan infrastruktur dasar.
Modal itu bersumber dari uang negara, pemanfaatan aset barang milik negara, kerja sama pemerintah dan badan usaha, sampai investasi swasta. “Dia (presiden 2024) harus melihat ke depan. Ini adalah ekspektasi, harapan,” tutur Suharso.
Baca berita selengkapnya di sini.
3. Kemenpan RB Jelaskan Proses Pengalihan Tenaga Honorer ke Tenaga Outsourcing
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menyatakan tenaga outsourcing seperti tenaga kebersihan, pramu saji, satuan pengaman, dan sebagainya bisa terus direkrut sesuai kebutuhan masing-masing instansi.
“Bisa terus direkrut sesuai kebutuhan melalui mekanisme pembayaran tenaga alih daya atau outsourcing dengan beban biaya umum,” kata Plt Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan RB Mohammad Averrouce kepada Tempo, Rabu, 26 Januari 2022.
Dia mengatakan, bagi yang tidak melanjutkan, diharapkan instansi (K/L/Pemda) yang bersangkutan untuk mempertimbangkan pemberian apresiasi dan penghargaan sesuai ketentuan perundang-undangan dan kemampuan instansi masing-masing.
Averrouce menyampaikan bahwa saat ini, langkah strategis dan signifikan telah banyak dilakukan pemerintah untuk penanganan tenaga honorer. Sebab, tenaga honorer senantiasa menjadi perhatian serius pemerintah.“Terbukti pada 2005 hingga 2014, pemerintah telah mengangkat 1.070.092 tenaga honorer menjadi ASN. Dalam kurun waktu yang sama, pemerintah hanya mengangkat 775.884 ASN dari pelamar umum,” kata Averrouce.
Baca berita selengkapnya di sini.
