Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kemenpan RB Sebut Penanganan Tenaga Honorer Menjadi CPNS Telah Selesai

image-gnews
Peserta mengikuti ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diadakan Kementerian Kesehatan di Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Minggu (3/11). Berdasarkan data KemenPAN dan RB serta Badan Kepegawaian Negara, jumlah peserta ujian CPNS Nasional yang lolos seleksi administrasi sebanyak 963.872, dengan formasi total 65 ribu posisi, 25 ribu untuk pusat dan 40 ribu daerah, sedangkan tenaga honorer sebanyak 109 ribu. ANTARA/Yudhi Mahatma
Peserta mengikuti ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diadakan Kementerian Kesehatan di Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Minggu (3/11). Berdasarkan data KemenPAN dan RB serta Badan Kepegawaian Negara, jumlah peserta ujian CPNS Nasional yang lolos seleksi administrasi sebanyak 963.872, dengan formasi total 65 ribu posisi, 25 ribu untuk pusat dan 40 ribu daerah, sedangkan tenaga honorer sebanyak 109 ribu. ANTARA/Yudhi Mahatma
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengatakan bahwa secara kebijakan, penanganan tenaga honorer oleh pemerintah telah selesai dengan berlakunya PP 48/2005 jo PP 43/2007 dan terakhir diubah dalam PP No. 56/2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS.

“Sejalan dengan UU No. 5/2014 tentang ASN dan PP No. 49/2018 tentang Manajemen PPPK, dalam Pasal 96 juga tegas menyebutkan bahwa PPPK dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN,” kata Plt Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan RB Mohammad Averrouce kepada Tempo, Rabu, 26 Januari 2022.

Dalam rangka penyelesaian tenaga honorer pada 2022 dan 2023 diharapkan instansi (K/L/Pemda) melakukan perhitungan analisis jabatan dan analisis beban kerja kembali secara komprehensif, sehingga didapat kebutuhan yang obyektif, baik CPNS maupun PPPK untuk pemerintah menetapkan jumlah formasi yang dibutuhkan.

“Dengan jumlah kebutuhan yang tepat, diharapkan terbuka ruang untuk tenaga honorer untuk mengikuti seleksi sebagai CPNS maupun PPPK sesuai formasi yang akan ditetapkan,” katanya.

Mengingat, Menpan RB Tjahjo Kumolo menyampaikan bahwa pemerintah hanya akan merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai tindak lanjut peniadaan tenaga honorer pada 2023.

“Untuk seleksi CASN tahun 2022, pemerintah fokus melakukan rekrutmen PPPK, dan di tahun ini, formasi untuk CPNS tidak tersedia. Untuk itu, berbagai kebijakan tengah disusun sebagai dasar kebijakan dalam pelaksanaan Seleksi CASN tahun 2022 ini,” kata Menteri Tjahjo.

Keputusan rekrutmen PPPK pada tahun ini telah tertuang dalam Surat Menteri PANRB No. B/1161/M.SM.01.00/2021 tertanggal 27 Juli 2021 perihal Pengadaan ASN Tahun 2022. Adapun Seleksi CASN 2022 akan difokuskan untuk merekrut tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga penyuluh.

Selain kebijakan untuk pelaksanaan Seleksi CASN 2022, pemerintah tengah menyusun kajian sebagai dasar regulasi untuk mengatur kriteria mengenai jabatan yang dapat diisi oleh PNS dan PPPK.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Ke depannya, kebijakan ini akan mengatur mengenai jabatan yang secara spesifik dapat diisi oleh PNS dan PPPK,” kata Tjahjo.

Tidak hanya Menteri Tjahjo, Presiden Joko Widodo pun telah meminta instansi terkait untuk memastikan skema kebijakan PPPK agar dapat diterima semua kalangan dan menjadi salah satu instrumen kebijakan penyelesaian tenaga honorer.

“Dengan skema PPPK, saya tegaskan kepada seluruh instansi pusat dan daerah bahwa rekrutmen tenaga honorer tidak boleh lagi dilakukan dalam bentuk apapun,” kata Jokowi.

Sementara itu, menurut Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho, regulasi PPPK merupakan salah satu aturan teknis dari turunan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang harus segera diterbitkan.

Sebab, selain menyangkut penyelesaian tenaga honorer, juga mengakomodir aturan bagi mekanisme berbasis merit untuk merekrut para profesional masuk ke dalam birokrasi dengan batas usia pelamar yang lebih fleksibel dibanding CPNS, di antaranya para diaspora dan profesional swasta.

Baca Juga: Tenaga Honorer Dihapus pada 2023, Bagaimana Perbandingan Gaji PNS dan PPPK?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Guru P1 Belum Dapat Formasi dan Gaji, Komisi X DPR: Ini Zalim

4 jam lalu

Sejumlah guru honorer dari Kabupaten Bekasi melakukan aksi jalan kaki menuju Istana Negara saat melintas di Cawang, Jakarta Timur, Kamis, 12 Oktober 2023. Aksi yang diikuti 40 guru Honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Honor Pendidikan Agama Islam (FKGHPAI) untuk melaporkan dugaan maladministrasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.  ANTARA/ Fakhri Hermansyah
Guru P1 Belum Dapat Formasi dan Gaji, Komisi X DPR: Ini Zalim

Ada guru-guru dari sekolah swasta yang telah menyandang status P1 dan sudah tidak bekerja di tempat lamanya. Namun, mereka belum juga mendapatkan penempatan kerja hingga saat ini meski sudah tidak memiliki penghasilan tetap.


Polres Tapanuli Utara Panggil ASN Jawa Barat dalam Kasus Video Mesum Diduga Pejabat

7 jam lalu

Kepala Seksi Humas Polres Tapanuli Utara, Aiptu Walpon Barimbing. Dok: Polres Tapanuli Utara
Polres Tapanuli Utara Panggil ASN Jawa Barat dalam Kasus Video Mesum Diduga Pejabat

Panggilan pemeriksaan kepada TS dilayangkan penyidik Polres Tapanuli Utara terkait dengan beredarnya video mesum.


Basuki Hadimuljono Sebut Semua Rumah Menteri di IKN Bisa Digunakan saat 17 Agustus

2 hari lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono Ketika ditemui di Komplek DPR RI, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Riri Rahayu.
Basuki Hadimuljono Sebut Semua Rumah Menteri di IKN Bisa Digunakan saat 17 Agustus

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan sarana prasarana di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara siap untuk upacara 17 Agustus mendatang,


Airlangga Siapkan Pemindahan ASN ke IKN, Satgas Infrastruktur Siapkan Pembangunan Kantor Kemenko

2 hari lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto saat memberikan konferensi pers di area Masjid Ainul Hikmah DPP partai, Jakarta, Senin 17 Juni 2024. TEMPO/Hendrik
Airlangga Siapkan Pemindahan ASN ke IKN, Satgas Infrastruktur Siapkan Pembangunan Kantor Kemenko

Airlangga Hartarto telah siapkan beberapa PNS untuk pindah ke IKN tahun ini.


Bupati Fakfak Dorong ASN Realisasikan Visi Pemda

4 hari lalu

Bupati Fakfak Untung Tamsil
Bupati Fakfak Dorong ASN Realisasikan Visi Pemda

Bupati Fakfak, Untung Tamsil, mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) fokus laksanakan program yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Fakfak.


Seleksi CPNS dan PPPK Bakal Dibuka Juli 2024, Cek di Sini

6 hari lalu

Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS formasi Kejaksaan di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Kamis  9 November 2023. Pemerintah mulai Kamis 9 November melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2023 yang diikuti sebanyak 1.853.617 pelamar, sedangkan Seleksi Kompetensi bagi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) akan dilakukan pada Jumat 10 November. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Seleksi CPNS dan PPPK Bakal Dibuka Juli 2024, Cek di Sini

Naskah soal SKD selesai dibuat, seleksi CPNS dan PPPK direncanakan akan dimulai pada Juni atau Juli 2024. Ini informasi lengkapnya.


Kementerian BUMN Uji Coba 4 Hari Kerja Sepekan, Pengamat: Melanggar Aturan, Kacau Tata Kelolanya..

7 hari lalu

Staf Pengelola Kegiatan Anggaran dan Kepegawaian di Kementerian BUMN, Huwaida,  menceritakan pengalamannya kerja empat hari dalam seminggu lewat unggahan di Instagram, Sabtu, 8 Juni 2024 (Sumber: IG @lifeatkbumn)
Kementerian BUMN Uji Coba 4 Hari Kerja Sepekan, Pengamat: Melanggar Aturan, Kacau Tata Kelolanya..

Pengamat BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan mengatakan penerapan empat hari kerja sepekan melanggar aturan. Kenapa?


Pesan Helldy saat Lantik Pejabat Fungsional dan PPPK Pemkot Cilegon

7 hari lalu

Sebanyak 197 Pegawai Pemerintah Kota Cilegon dilantik oleh Wali Kota Cilegon Helldy Agustian
Pesan Helldy saat Lantik Pejabat Fungsional dan PPPK Pemkot Cilegon

Helldy meminta para pegawai yang baru dilantik selalu meningkatkan kinerja untuk memberikan kontribusi positif kepada pelayanan di Pemerintah Kota Cilegon.


Setkab Minta Tambah Anggaran Rp 164,3 M karena Pindah ke IKN

8 hari lalu

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) berjabat tangan dengan Seskab Pramono Anung (kedua kiri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas (kiri), Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango (ketiga kiri) dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kanan) saat acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Istora Senayan, Jakarta, Selasa 12 Desember 2023. Peringatan Hakordia 2023 mengusung tema Sinergi Berantas Korupsi, untuk Indonesia Maju. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Setkab Minta Tambah Anggaran Rp 164,3 M karena Pindah ke IKN

Tambahan dana untuk Setkab dibutuhkan di antaranya untuk memfasilitasi ASN yang akan pindah ke IKN Nusantara.


Adik Mantan Ajudan Jokowi Ajukan Cuti Usai Daftar jadi Bakal Calon Bupati Boyolali dari Gerindra

9 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Adik Mantan Ajudan Jokowi Ajukan Cuti Usai Daftar jadi Bakal Calon Bupati Boyolali dari Gerindra

Adik kandung Devid Agus Yunanto yang merupakan mantan ajudan Jokowi saat masih menjadi Wali Kota Solo telah ajukan CLTN.