Rapat ini, kata Oktorialdi, juga digelar untuk menggali informasi dan masukan terkait arah pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat dalam rangka Otonomi Khusus. Selain itu juga akan dibahas visi, misi, dan prinsip tata kelola Otonomi Khusus.
Ke depan, pemerintah ingin mengintegrasikan pembangunan di pusat dan provinsi di Papua. “Meningkatkan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua,” ujar Oktorialdi.
Staf khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo, sebelumnya mengatakan selain dana otonomi khusus atau Otsus, dukungan berupa dana bagi hasil diharapkan mendukung pembangunan di Papua.
"Pembangunan yang seyogianya berparadigma humanistik, mengedepankan pemerataan, dan perhatian pada peningkatan kualitas sumber daya manusia," kata Yustinus dalam akun Twitter-nya, Sabtu, 27 November 2021.
Pernyataan itu merespons berita tentang pernyataan Menteri Keuangna Sri Mulyani Indrawati soal penguatan dukungan dana otonomi khusus mendorong pertumbuhan ekonomi di Papua. Ia berharap ekonomi di Papua akan tumbuh lebih tinggi lagi karena Papua ini pada tahun 2021 pertumbuhan ekonominya jauh lebih tinggi dari nasional di atas 14 persen ini.
"Karena Papua di drive oleh komoditas," kata Sri Mulyani saat kunjungan kerja ke Papua pada akhir November tahun lalu. Dalam situasi ini, Papua akan menikmati selain dana otsus, nanti akan mendapat dana bagi hasil.
FAIZ ZAKI | HENDARTYO HANGGI
Baca: Penjelasan Lengkap Prudential Usai Kantornya Digeruduk 16 Nasabah Unit Link
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
