Diskusi itu menjaring saran dan masukan masyarakat untuk masa depan IKN tersebut. Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan elemen masyarakat dari PPU, Balikpapan, hingga Samarinda, yakni Dewan Adat Dayak Kaltim, Persekutuan Dayak Kaltim, Majelis Adat Dayak Nasional, Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional, dan Asosiasi Ormas Daerah.
Selain itu ada Dewan Adat Dayak PPU, Lembaga Adat Paser PPU, Dewan Adat Paser LAP Borneo, Lembaga Adat Dayak Paser Kaltim, Lembaga Adat Kutai, Adat Besar Dayak Paser Kaltim, Komando Pertahanan Adat Dayak Kaltim, Laskar Pertahanan Adat Paser, Dewan Adat Dayak Kutai Banjar Kaltim, hingga Forum Dayak Bersatu.
Agenda tersebut turut juga dihadiri oleh Kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Kesultanan Paser, Kesultanan Kutai Kartanegara, masyarakat adat Paser Balik, masyarakat adat Kutai Lampong, serta tokoh masyarakat dari Muara Jawa, Samboja, Sepaku, Pemaluan, Sungai Payung, hingga Tenggarong.
Lebih jauh Sidik menjelaskan seluruh rangkaian kunjungan kerja ke PPU ini menjadi bagian penting untuk penyusunan RUU Ibu Kota Negara. "Terutama dalam hal mendengarkan masyarakat, menghimpun setiap saran yang disampaikan sehingga IKN ke depan betul-betul menjadi Kota Dunia untuk Semua,” katanya.
Baca: Cerita Ghozali Everyday Raup Rp 1,5 M dari Selfie NFT, Awalnya Cuma Bercanda
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
