RUU Ibu Kota Negara Akan Disahkan, Pansus dan Bappenas Cek Titik Pembangunan

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Potongan gambar dari video pendek yang diunggah seniman Nyoman Nuarta pada Kamis, 6 Januari 2022. Gambar yang menunjukkan desain istana kepresidenan untuk ibu kota negara baru di Kalimantan Timur tersebut telah disetujui oleh Presiden Jokowi. (sumber: IG @nyoman_nuarta)

    Potongan gambar dari video pendek yang diunggah seniman Nyoman Nuarta pada Kamis, 6 Januari 2022. Gambar yang menunjukkan desain istana kepresidenan untuk ibu kota negara baru di Kalimantan Timur tersebut telah disetujui oleh Presiden Jokowi. (sumber: IG @nyoman_nuarta)

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian PPN/Bappenas bersama Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (Pansus RUU IKN) Dewan Perwakilan Rakyat meninjau titik-titik pembangunan IKN di Penajam Paser Utara (PPU).

    Dipimpin Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia Tandjung, tinjauan udara adalah salah satu rangkaian dalam proses penyusunan RUU IKN yang tengah dibahas Pemerintah Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat. 

    Sejumlah lokasi penting pembangunan IKN di Penajam Paser Utara yang ditinjau adalah sodetan jalan, rencana Jalan Tol Bandara-Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Jembatan Pulau Balang, Jalan Lingkar KIPP dan titik calon lokasi Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI.

    Ketua Tim Komunikasi Ibu Kota Negara Sidik Pramono, menyebutkan, ada juga sejumlah titik lainnya yang ditinjau oleh perwakilan Pansus dan Bappenas tersebut seperti calon lokasi Istana Negara, titik nol pembangunan IKN, hingga Bendungan Sepaku Semoi. "Menjadi area fokus tinjauan udara,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat malam, 14 Januari 2022.

    Pansus RUU IKN lalu melanjutkan peninjauan ke Borneo Bay City dan Grand City Balikpapan untuk meninjau percontohan perumahan vertikal serta landed house.

    Adapun puncak kunjungan kerja yang turut dihadiri Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Taufik Hanafi serta Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas J. Rizal Primana tersebut adalah pertemuan dan diskusi antara Pansus RUU IKN DPR dengan tokoh masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).


     

     

    Lihat Juga


    Newsletter


    Selengkapnya
    Grafis

    PTM 100 persen DKI Tetap Berjalan Meski Didesak Banyak Pihak

    Pemprov Ibu Kota tetap menerapkan PTM 100 persen meski banyak pihak mendesak untuk menghentikan kebijakan itu. Sejumlah evaluasi diberikan pihak DKI.