Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menetapkan panitia seleksi pemilihan calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Panitia itu dipimpin Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
Hal tersebut ditetapkan Jokowi melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 145/P Tahun 2021 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Dewan Komisioner OJK Periode 2022—2027. Keppres itu ditetapkan pada Jumat, 24 Desember 2021.
Berikut daftar panitia seleksi pemilihan calon anggota Dewan Komisioner OJK periode 2022—2027:
Ketua merangkap Anggota: Sri Mulyani Indrawati
Anggota: Perry Warjiyo Kartika Wirjoatmodjo Suahasil Nazara Dody Budi Waluyo Agustinus Prasetyantoko Muhamad Chatib Basri Ito Warsito Julian Noor
Dalam situs resmi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI yang dilihat hari ini, Kartika menjabat komisaris utama BRI. Sementara Agustinus menjabat sebagai Komisaris Independen Prudential Indonesia. Chatib Basri juga masih menjabat sebagai Komisaris Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik
1 jam lalu
Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik
Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.
Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor
3 jam lalu
Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat dengan Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, dan Agus Gumiwang tentang pembatasan impor.
Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor
8 jam lalu
Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor
Ekonom Nailul Huda menilai langkah OJK mencabut izin PT Paytren Manajemen Investasi sudah tepat.
Pertamina Bentuk Direktorat Manajemen Risiko di Seluruh Subholding
21 jam lalu
Pertamina Bentuk Direktorat Manajemen Risiko di Seluruh Subholding
PT Pertamina (Persero) resmi menetapkan direktorat baru, yaitu direktorat manajemen risiko di seluruh subholding.
Faisal Basri Bocorkan Kandidat Menteri Keuangan Kabinet Prabowo-Gibran, Siapa Paling Kuat?
22 jam lalu
Faisal Basri Bocorkan Kandidat Menteri Keuangan Kabinet Prabowo-Gibran, Siapa Paling Kuat?
Sejumlah nama besar masuk dalam bursa calon menteri keuangan untuk kabinet Prabowo-Gibran. Dua sosok dinilai cukup kuat
Kasus Hilangnya Dana Nasabah di Bank BTN, OJK Sebut Bank Harus Bertanggung Jawab jika Terbukti Ada Kesalahan
1 hari lalu
Kasus Hilangnya Dana Nasabah di Bank BTN, OJK Sebut Bank Harus Bertanggung Jawab jika Terbukti Ada Kesalahan
OJK merespons kasus BTN dan mengingatkan agar masyarakat berhati-hati saat berinvestasi.
Koruptor Pengadaan Lahan Bandara Ditangkap, YKKAP I Apresiasi Kejati Jawa Tengah
1 hari lalu
Koruptor Pengadaan Lahan Bandara Ditangkap, YKKAP I Apresiasi Kejati Jawa Tengah
Yayasan Kesejahteraan Karyawan Angkasa Pura I atau YKKAP I mengapresiasi Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tangkap koruptor pengadaan lahan bandara.
Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta
1 hari lalu
Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta
YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.
Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD
1 hari lalu
Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas proses keanggotaan Indonesia di OECD.
5 Hal Tentang Paytren, Bisnis Yusuf Mansur yang Sempat Hits Kini Disanksi OJK
2 hari lalu
5 Hal Tentang Paytren, Bisnis Yusuf Mansur yang Sempat Hits Kini Disanksi OJK
Pada 13 Mei 2024 PayTren milik Yusuf Mansur harus merelakan izin usahanya dicabut oleh OJK karena melanggar sejumlah aturan Pasar Modal.
