Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kemenkeu Buka Sebab Belanja Pemerintah Daerah Lambat: Karena Business As Usual

image-gnews
Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti membuka penyebab lambatnya penyerapan belanja daerah. Menurut dia kesimpulan itu diperoleh setelah pihaknya melakukan pemetaan.

"Dari segi belanja, ini daerah masih banyak yang melakukan business as usual," ujar Astera dalam diskusi daring, Rabu, 15 Desember 2021.

Ia menyebut hal tersebut dapat dilihat dari dua sisi. Sisi pertama adalah dari sisi pemerintah daerah. Ia mengatakan Pemerintah Daerah tidak cepat dalam melaporkan penyelesaian pekerjaan-pekerjaan.

"Contohnya, yang fisik misalnya sudah selesai 100 persen itu tidak cepat dilaporkan bahwa sudah 100 persen. Kenapa? Kalau ini cepat dilaporkan harusnya ada tagihan juga yang cepat," tutur Astera.

Ia mengatakan vendor pun tidak bisa melakukan penagihan apabila belum ada berita acara yang ditandatangani. "Masalah administrasi ini harus dikawal bersama."

Lantaran pengelola anggaran dilakukan dengan cara seperti itu, kata dia, banyak dana yang masih mengendap di bank. Walau demikian, ia melihat berdasarkan porsinya pada Oktober 2021 telah ada Rp 167 triliun dari Rp 226 triliun yang masuk giro.

"Ini sebenarnya good news, tapi kalau cuma di giro saja tidak dibayarin tetap saja dampaknya untuk ekonomi ini kurang," kata Astera.

Ia mengatakan ke depannya dengan adanya Rancangan Undang-undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah atau RUU HKPD pemerintah akan melakukan monitoring dengan lebih baik bersama Kementerian Dalam Negeri mengenai persoalan itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kami dengan Kemendagri sudah betul-betul erat kerja samanya supaya daerah benar-benar mendapatkan guidance dari sisi APBD secara lebih detail dan clear dari Kemendagri. Nah kami dari sisi kebijakan fiskal yang besar," kata Astera.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyentil para pemerintah daerah yang lambat menyerap anggarannya. Ia mengatakan semestinya pemerintah daerah menggencarkan lebih dulu penyerapan anggaran sebelum menggenjot pendapatan lain, seperti dari realisasi investasi.

“Perlu saya ingatkan. Uang kita sendiri saja tidak digunakan, ini kok ngejar-ngejar uang lain untuk uang masuk. Logikanya enggak kena,” ujar Jokowi dalam rapat koordinasi nasional dan anugerah layanan investasi yang digelar oleh Kementerian Investasi di Jakarta, Rabu, 24 November 2021.

Pemerintah telah menggelontorkan Rp 642,6 triliun untuk transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sepanjang 2021. Dari total dana desa, Jokowi mendapatkan laporan dari Kementerian Keuangan bahwa dana tersebut masih mengendap di bank senilai Rp 226 triliun per 24 November.

Dana di bank bahkan naik dari Oktober 2021 yang sebesar Rp 170 triliun. Jokowi mengatakan gubernur, wali kota, dan bupati memiliki waktu satu bulan sampai akhir tahun untuk meningkatkan penyerapannya.“Uang kita sendiri dihabiskan, realisasikan,” katanya.

CAESAR AKBAR | FRANCISCA CHRISTY

Baca Juga: Luhut Sebut Nilai Belanja Turis di Bali Kalah Ketimbang di Kuala Lumpur

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Basuki Hadimuljono Pastikan Tol IKN Bisa Digunakan saat Upacara 17 Agustus 2024

36 menit lalu

Pembangunan Jalan Tol IKN Nusantara Seksi 5A oleh Kementerian PUPR. ANTARA/HO - Kementerian PUPR
Basuki Hadimuljono Pastikan Tol IKN Bisa Digunakan saat Upacara 17 Agustus 2024

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memastikan sarana prasarana dasar di IKN siap digunakan untuk mendukung upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI.


Terpopuler: Rupiah Terpuruk Bos Apindo Sebut Cost of Doing Business Makin Mahal, Basuki Hadimuljono Sebut Rumah Menteri di IKN Bisa Digunakan saat 17 Agustus

55 menit lalu

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo, Shinta Kamdani saat ditemui di Kantor Apindo, Jakarta, Rabu, 8 Mei 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Terpopuler: Rupiah Terpuruk Bos Apindo Sebut Cost of Doing Business Makin Mahal, Basuki Hadimuljono Sebut Rumah Menteri di IKN Bisa Digunakan saat 17 Agustus

Pelemahan mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (dolar AS) membuat para pengusaha resah.


Basuki Hadimuljono Sebut Semua Rumah Menteri di IKN Bisa Digunakan saat 17 Agustus

10 jam lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono Ketika ditemui di Komplek DPR RI, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Riri Rahayu.
Basuki Hadimuljono Sebut Semua Rumah Menteri di IKN Bisa Digunakan saat 17 Agustus

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan sarana prasarana di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara siap untuk upacara 17 Agustus mendatang,


Sufmi Dasco Beberkan Alasan Prabowo Tak Singgung soal IKN di Artikel Newsweek

12 jam lalu

Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Sufmi Dasco Beberkan Alasan Prabowo Tak Singgung soal IKN di Artikel Newsweek

Prabowo tak menyinggung soal proyek IKN di tulisannya karena proyek ambisius di era Jokowi itu sudah diatur melalui undang-undang.


Airlangga Tanggapi Usulan Penurunan Defisit Anggaran Hingga Makan Siang Gratis

15 jam lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Nikkei Forum 29th Future of Asia, Tokyo, Jumat (24/5/2024). ANTARA/Juwita Trisna Rahayu
Airlangga Tanggapi Usulan Penurunan Defisit Anggaran Hingga Makan Siang Gratis

Airlangga mengomentari rencana penurunan target defisit anggaran.


Kejar Target sebelum HUT RI, Pembangunan Istana dan Lapangan Upacara IKN Sudah 71,8 Persen

16 jam lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi melaksanakan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan gedung kantor Bank Tabungan Negara (BTN) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu, 5 Juni 2024.  Foto: tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden
Kejar Target sebelum HUT RI, Pembangunan Istana dan Lapangan Upacara IKN Sudah 71,8 Persen

Pembangunan infrastruktur di IKN, Kalimantan Timur terus dikebut untuk perhelatan HUT RI 17 Agustus mendatang.


Jokowi Sebut Tanggul Laut Semarang Bisa Menahan Rob hingga 30 Tahun

17 jam lalu

Presiden Jokowi bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau proyek pembangunan tanggul pengendalian banjir dan rob Kawasan Tambak Lorok tahap II di Semarang, Jawa Tengah, Senin, 17 Juni 2024. TEMPO/Riri Rahayu
Jokowi Sebut Tanggul Laut Semarang Bisa Menahan Rob hingga 30 Tahun

Menurut Jokowi, proyek tanggul laut Semarang ini telah menghabiskan anggaran Rp 386 miliar.


Adu Bobot Sapi Jokowi dan Prabowo di Hari Raya Idul Adha, Simmental Versus Brangus

17 jam lalu

Sapi kurban jenis simental dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk disembelih saat Idul Adha 1445 Hijriah di halaman Masjid Istiqlal, Sabtu, 15 Juni 2024. Foto: TEMPO/Afron Mandala Putra
Adu Bobot Sapi Jokowi dan Prabowo di Hari Raya Idul Adha, Simmental Versus Brangus

Selain Simmental, Ongole, dan Brangus, berikut jenis sapi ternak di Indonesia dan biasa menghiasi pemberitaan saat hari raya Idul Adha.


Jokowi Sumbangkan Sapi Kurban Jenis Simental ke Masjid Raya Taqwa Palembang

18 jam lalu

Sapi berjenis Simenntal milik Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan bobot 1,1 Ton yang disumbangkan ke Masjid Raya Taqwa Kota Palembang. Foto Yuni Rohmawati
Jokowi Sumbangkan Sapi Kurban Jenis Simental ke Masjid Raya Taqwa Palembang

Bobot sapi sumbangan Jokowi itu sekitar 1,1 ton.


Ada Ipar Jokowi Jabat Komisaris Independen di BNI Sejak 2018, Berikut Profil Bank BNI

19 jam lalu

Komisaris Independen BNI, Sigit Widyawan. Dok. BNI
Ada Ipar Jokowi Jabat Komisaris Independen di BNI Sejak 2018, Berikut Profil Bank BNI

Ipar Jokowi, Sigit Widyawan menjadi Komisaris Independen BNI sejak 2018. Ketahui juga profil Bank Negara Indonesia (BNI).