TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan arahan kepada jajaran direksi dan komisaris PT Pertamina (Persero) serta PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN di Istana Negara, Sabtu, 20 November 2021. Dalam pertemuan langsung itu, hadir pula Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Dalam persamuhan yang berlangsung lebih-kurang 30 menit, Jokowi menyampaikan berbagai pesan kepada dua perusahaan pelat merah yang bergerak di sektor energi itu. Pesan tersebut merujuk pada berbagai masalah yang terjadi, seperti lambatnya realisasi investasi sampai impor minyak.
Berikut ini pesan-pesan yang disampaikan Jokowi:
1. Investasi lelet karena birokrasi ruwet
Jokowi mengatakan ruwetnya birokrasi di Indonesia dan BUMN telah menghambat masuknya investasi. Menurut dia, selama ini investasi yang ingin masuk ke Pertamina dan PLN sangat banyak, namun perkara birokrasi itu menjadi persoalan.
"Saya melihat sebetulnya investasi yang ingin masuk ke Pertamina, ke PLN, ini ngantre dan banyak sekali. Tapi ruwetnya, ruwetnya itu ada di birokrasi kita dan juga ada di BUMN kita sendiri," ujar Jokowi.
Jokowi pun geram lantaran ruwetnya birokrasi itu membuat hal seharusnya mudah menjadi sulit. Akhirnya, realisasi investasi pun menjadi mandek. Karena itu, ia mengatakan persoalan tersebut perlu diperbaiki dengan cara yang profesional.
Selain itu, Jokowi mengatakan komisaris dan direksi Pertamina maupun PLN harus menghitung konsekuensi dari setiap penugasan terhadap perusahaan. Perhitungan tersebut harus disampaikan secara transparan dan terbuka dengan kalkulasi dan angka-angka.
