TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyatakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi dalam pengembangan pesawat N219 Amphibi adalah penganggaran.
Dalam perencanaan pengembangan sampai tahun 2024, anggaran tersebut dialokasikan melalui LAPAN dan BPPT. Tetapi dengan adanya perubahan organisasi, LAPAN dan BPPT masuk ke dalam organisasi BRIN, mempengaruhi perencanaan pengembangan yang sudah ditetapkan sampai tahun 2024 tersebut.
Selain itu, permasalahan lain juga seperti tingkat korosif yang tinggi karena mendarat di laut. Kemenko Marves meminta PT Dirgantara Indonesia menginventarisasikan berbagai permasalahan itu
“Kami harap nantinya ada pertemuan lanjut antara PTDI dan berbagai pihak, baik dengan BRIN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN,” ungkap Asisten Deputi Industri Maritim dan Transportasi Kemenko Marves Firdausi Manti dalam keterangan tertulis, Sabtu, 13 November 2021.
PT Dirgantara Indonesia mengembangkan pesawat N219 menjadi jenis amphibi atau N219A. Pesawat ini dapat melakukan lepas landas dan pendaratan di permukaan air.
Pesawat ini dinilai sesuai dengan karakteristik Nusantara sebagai negara kepulauan. Kemenko Marves sangat mendorong pengembangan pesawat N219 Amphibi ini karena kegunaaan sangat diperlukan bagi negara kepulauan seperti Indonesia.