Jokowi Minta BUMN Tak Hanya Berorientasi Proyek, Berebut Penugasan

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan pers tentang perkembangan terkini pelaksanaan PPKM di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 30 Agustus 2021. Dalam perpanjangan PPKM kali ini terdapat perubahan yaitu, untuk wilayah Jawa-Bali terdapat penambahan wilayah aglomerasi yang masuk ke level 3, yakni Malang Raya dan Solo Raya. ANTARA/Biro Pers dan Media Setpres

    Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan pers tentang perkembangan terkini pelaksanaan PPKM di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 30 Agustus 2021. Dalam perpanjangan PPKM kali ini terdapat perubahan yaitu, untuk wilayah Jawa-Bali terdapat penambahan wilayah aglomerasi yang masuk ke level 3, yakni Malang Raya dan Solo Raya. ANTARA/Biro Pers dan Media Setpres

    TEMPO.CO, JakartaPresiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor infrastruktur tidak hanya berorientasi proyek dan berebut penugasan. Lebih jauh dari itu, ia meminta perusahaan pelat merah untuk menghitung tingkat efisiensi investasi tiap penugasan yang diberikan pemerintah sebelum menjalankannya.

    "Jangan sampai karena urusan penugasan pemerintah, saya bisa menugaskan, nih penugasan bangun jalan tol, tapi ya dihitung, dong. Ada kalkulasinya," kata Jokowi, Kamis lalu  sebagaimana ditayangkan melalui YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Sabtu, 16 Oktober 2021.

    Hal tersebut disampaikan Jokowi ke para Direktur Utama BUMN di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Permintaan ke tiap perusahaan pelat merah sektor infrastruktur itu khususnya untuk menghitung tingkat efisiensi investasi atau internal rate of return (IRR) untuk mengetahui berapa suntikan APBN yang diperlukan.

    "Jangan kalau pas dapat penugasan, rebutan. Tidak ada kalkulasi karena penugasan, kemudian mengambil pinjaman jangka pendek, padahal infrastruktur itu untuk jangka panjang, ya udah nggak ketemu," kata kepala negara. "Itu tugas saudara-saudara untuk ngitung, kalau ada penugasan itu."

    Presiden Jokowi menekankan, jika di awal perhitungan diketahui bahwa investasi tidak logis, maka dapat dibuat menjadi masuk akal, namun dengan kalkulasi.

    "Ini kultur yang dulu-dulu, tinggalkan. Karena sekali lagi, yang namanya transformasi bisnis, yang namanya adaptasi teknologi sudah jadi keharusan, tidak bisa tidak," ucap Jokowi. 

    Lebih jauh Jokowi menyebutkan permintaan terkait kalkulasi dalam setiap penugasan tidak hanya ditujukan untuk BUMN sektor infrastruktur. Hal itu juga diminta dilakukan untuk perusahaan BUMN lain seperti sektor pangan, kesehatan, energi dan lainnya.

    ANTARA

    Baca: Waskita Karya Terbelit Utang Rp 90 Triliun, Wamen BUMN: Naik 4 Kali Lipat

    Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemerintah Larang WNA dari 11 Negara Masuk untuk Cegah Varian Omicron

    Pemerintah telah berupaya membendung varian Omicron dari Covid-19. Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, pemerintah sudah membuat sejumlah kebijakan.

    Dapatkan 2 artikel premium gratis
    di Koran dan Majalah Tempo
    hanya dengan Register TempoID

    Daftar Sekarang (Gratis)