7 Aturan Baru untuk PNS: Soal Pungli, Bolos, sampai Izin Nikah

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS pada 31 Agustus 2021. Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat ada beberapa aturan yang berubah lewat beleid ini, dari aturan yang lama yaitu PP 53 Tahun 2010.

Meski ada PP 94, Kepala Humas BKN Satya Pratama menyebut PP lama tetap berlaku. "Sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan PP 94 ini," kata Satya dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 18 September 2021. Berikut penjelasan beberapa ketentuan baru tersebut.

1. Pungutan Liar atau Pungli
PNS dilarang melakukan pungutan di luar ketentuan. Pungutan yang dimaksud yaitu pengenaan biaya yang tidak seharusnya dikenakan atau penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan uang, barang, atau bentuk lain untuk kepentingan pribadi atau pihak lain baik dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

2. Ketentuan Pidana Dihapus
Satya menyebut PP 94 tak lagi mengatur ketentuan pidana. Sehingga bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan ada unsur pidananya, maka ditangani sesuai ketentuan
perundang-undangan pidana terhadap PNS yang bersangkutan

3. Aturan Bolos
Satya menyebut pengertian masuk kerja di aturan ini yaitu melaksanakan tugas, baik di dalam maupun di luar kantor. Besaran hukuman menyesuaikan dengan pelanggaran kewajiban masuk kerja.

Di PP 53, aturan bolos yang berdampak pemecatan sampai 26 hari kerja. Tapi di PP 94, maksimal hanya 28 hari. Pelanggaran yang dimaksud yaitu untuk periode kerja dalam setahun.

Hukuman disiplin ringan:
3 hari (teguran lisan)
4-6 hari (teguran tertulis)
7-10 hari (pernyataan tidak puas secara tertulis)






LPDP Gandeng Kemenkes Luncurkan Program Beasiswa Dokter Spesialis dan Subspesialis di 14 PTN

2 hari lalu

LPDP Gandeng Kemenkes Luncurkan Program Beasiswa Dokter Spesialis dan Subspesialis di 14 PTN

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menghadirkan program beasiswa dokter spesialis dan dokter subspesialis.


Teten Masduki Pecat 2 Anak Buahya dalam Kasus Kekerasan Seksual di Kemenkop UKM

3 hari lalu

Teten Masduki Pecat 2 Anak Buahya dalam Kasus Kekerasan Seksual di Kemenkop UKM

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki memecat dua PNS pelaku dugaan kekerasan seksual di Kemenkop UKM. 2 orang yang dipecat adalah ZPA dan WA.


Ingin Menjadi Anggota Tim SAR? Penuhi 18 Syarat Berikut Ini

3 hari lalu

Ingin Menjadi Anggota Tim SAR? Penuhi 18 Syarat Berikut Ini

Tim SAR bertugas melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan. Begini syarat CPNS Basarnas.


Seleksi bagi PNS yang Ingin Jadi Pejabat di IKN Diperpanjang hingga Akhir November

6 hari lalu

Seleksi bagi PNS yang Ingin Jadi Pejabat di IKN Diperpanjang hingga Akhir November

Otorita IKN telah membuka 27 posisi yang terdiri atas empat kepala biro dan 23 direktur.


Cara Cek Pengumuman Seleksi Administrasi PPPK Guru 2022, Simak Jadwal dan Tahapannya

14 hari lalu

Cara Cek Pengumuman Seleksi Administrasi PPPK Guru 2022, Simak Jadwal dan Tahapannya

Pengumuman hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru 2022 sudah dapat dilihat hari ini. Bagaimana cara mengeceknya?


Ridwan Kamil Perintahkan Dinas Pendidikan Telusuri Dugaan Pungutan di SMA Negeri di Bekasi

14 hari lalu

Ridwan Kamil Perintahkan Dinas Pendidikan Telusuri Dugaan Pungutan di SMA Negeri di Bekasi

Ridwan Kamil mengomentari soal dugaan pungutan uang yang terjadi di SMA Negeri 3 Kota Bekasi kepada para orang tua siswa.


Tilang Manual Dihapus, Pelanggaran Lalu Lintas Melonjak

16 hari lalu

Tilang Manual Dihapus, Pelanggaran Lalu Lintas Melonjak

Tilang manual dihapus dan diganti tilang elektronik dengan alasan tilang manual rawan praktik pungli (pungutan liar).


Pelamar Lowongan Kerja Otorita IKN Silakan Lengkapi Dokumen Ini

16 hari lalu

Pelamar Lowongan Kerja Otorita IKN Silakan Lengkapi Dokumen Ini

Otorita IKN membuka 27 posisi kepala biro dan direktur di Ibu Kota Nusantara hingga 16 November 2022, simak persyaratan dokumen yang harus dilengkapi


Masih Ada Waktu, Otorita IKN Buka Lowongan Kerja Posisi Biro dan Direktur, Ini Syaratnya Bagi PNS dan Non-PNS

17 hari lalu

Masih Ada Waktu, Otorita IKN Buka Lowongan Kerja Posisi Biro dan Direktur, Ini Syaratnya Bagi PNS dan Non-PNS

Otorita IKN masih membuka lowongan kerja posisi biro dan direktur sampai 16 November 2022. Perhatikan persayaratannya bagi PNS dan Non-PNS.


Seleksi 27 Jabatan Kepala Biro dan Direktur di Otorita IKN Dibuka, PNS dan Non-PNS Bisa Daftar

19 hari lalu

Seleksi 27 Jabatan Kepala Biro dan Direktur di Otorita IKN Dibuka, PNS dan Non-PNS Bisa Daftar

Otorita IKN membuka seleksi untuk 27 jabatan kepala biro dan direktur. Berikut sejumlah persyaratan yang dibutuhkan