Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ditagih Utang BLBI Rp 22,67 M, Keluarga Bakrie Kirim Perwakilan Temui Satgas

image-gnews
Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia alias Satgas BLBI telah memanggil sejumlah debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia untuk melunasi utangnya kepada negara pada Jumat, 17 September 2021.

Salah satunya, satgas memanggil atas nama PT Usaha Mediatronika Nusantara. Pihak-pihak terkait perusahaan ini antara lain Nirwan Dermawan Bakrie dan Indra Usmansyah Bakrie. Selain itu, Andrus Roestam Moenaf, Pinkan Warrouw, dan Anton Setianto.

Berdasarkan informasi Kementerian Keuangan, PT Usaha Mediatronika Nusantara tercatat menghadiri panggilan tersebut. Meski demikian, Kemenkeu tidak merincikan siapa pihak yang hadir mewakili perseroan.

"Obligor/Debitur atas nama PT Usaha Mediatronika Nusantara hadir," ujar Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Tri Wahyuningsih Retno Mulyani dalam keterangan tertulis, Jumat, 17 September 2021. Perseroan tercatat memiliki utang Rp 22,67 miliar.

Sebelumnya, melalui juru bicaranya, Keluarga Bakrie menanggapi pengumuman Satgas BLBI mengenai pemanggilan Nirwan Dermawan Bakrie dan Indra Usmansyah Bakrie untuk menagih piutang negara sebesar Rp 22,67 miliar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut juru bicara keluarga Bakria Lalu Mara Satriawangsa, keluarga Bakrie tidak memiliki utang BLBI. "Bakrie tidak memiliki Hutang BLBI, silakan klarifikasi langsung dengan Satgas BLBI," ujar dia kepada Tempo, Selasa, 14 September 2021.

Selain PT Usaha Mediatronika Nusantara yang menghadiri panggilan Satgas BLBI kemarin, Kemenkeu mencatat debitur atas nama Thee Ning Khong juga merespon pemanggilan tersebut. Taipan baja yang memiliki utang Rp 90,67 miliar itu diwakili putranya dalam menghadiri panggilan itu.

Di samping itu, obligor BLBI lain yang hadir antara lain atas nama The Kwen Le dengan utang Rp 63, 23 miliar, PT Jakarta Kyoei Steel Works Ltd Tbk dengan utang Rp 86,34 miliar, PT Jakarta Steel Megah Utama dengan utang Rp 69,08 miliar, dan PT Jakarta Steel Perdana Industry dengan utang Rp 69,33 miliar.

Baca: DBS Luncurkan Kartu Kredit Digital, Persetujuan Pengajuan Hanya dalam 60 Detik

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


RPP Kesehatan Atur Pengendalian Rokok, Juru Bicara Sri Mulyani: Kami Ikut Beri Masukan

1 jam lalu

Juru Bicara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo, saat ditemui di acara Indonesia Digital Summit 2023 di Hotel Four Season, Jakarta Selatan, pada Selasa, 28 November 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
RPP Kesehatan Atur Pengendalian Rokok, Juru Bicara Sri Mulyani: Kami Ikut Beri Masukan

Jubir Sri Mulyani menyatakan Kemenkeu selama ini aktif memberi masukan dalam penggodokan RPP Kesehatan.


Cukai Plastik dan Minuman Berpemanis Belum Pasti Diterapkan 2024, DJBC: Tergantung Situasi

2 jam lalu

Karyawan melintas di depan lemari pendingin minuman kemasan di salah satu gerai Alfamart di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis 20 Februari 2020. Produk yang kena cukai meliputi kantong plastik hingga minuman berpemanis dalam kemasan plastik atau saset. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Cukai Plastik dan Minuman Berpemanis Belum Pasti Diterapkan 2024, DJBC: Tergantung Situasi

Kebijakan pengenaan cukai plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan belum jelas kapan akan diterapkan. Apa kata Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?


Sri Mulyani Cerita Transformasi di Kemenkeu: 10 Tahun Lalu Staf Saya Selalu Bawa Map Bertumpuk

3 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani melantik dan mengukuhkan jajaran pejabat baru direktur jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan. Foto Kemenkeu
Sri Mulyani Cerita Transformasi di Kemenkeu: 10 Tahun Lalu Staf Saya Selalu Bawa Map Bertumpuk

Sri Mulyani menceritakan saat menjadi menteri keuangan 10 atau 15 tahun lalu, stafnya selalu membawa map dengan bertumpuk dokumen.


Pemerintah Tak Kunjung Bayar Utang Rafaksi Minyak Goreng Rp 344 Miliar, Ombudsman Surati Airlangga Hartarto

18 jam lalu

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika saat ditemui usai konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin, 30 Oktober 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Pemerintah Tak Kunjung Bayar Utang Rafaksi Minyak Goreng Rp 344 Miliar, Ombudsman Surati Airlangga Hartarto

Ombudsman mengirim surat ke Airlangga Hartarto lantaran pemerintah tak kunjung membayar utang rafaksi minyak goreng Rp 344 miliar kepada pengusaha.


Cara Integrasi NIK KTP dengan NPWP Secara Online

18 jam lalu

NPWP online. pajak.com
Cara Integrasi NIK KTP dengan NPWP Secara Online

Cara integrasi NIK KTP dengan NPWP melalui situs DJP Online bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.


Modernisasi Ekonomi dan Pemerataan Melalui Infrastruktur Indonesia 2024

23 jam lalu

Modernisasi Ekonomi dan Pemerataan Melalui Infrastruktur Indonesia 2024

Pemerintah berupaya untuk mengatasi tantangan krusial pembangunan infrastruktur Indonesia demi kesejahteraan masyarakat.


Siapkan Skema Rights Issue untuk PMN Rp 6 T, WIKA: Timeline Kuartal I 2024

1 hari lalu

Wijaya Karya. wika.co.id
Siapkan Skema Rights Issue untuk PMN Rp 6 T, WIKA: Timeline Kuartal I 2024

Corporate Secretary WIKA, Mahendra Vijaya, mengatakan skema rights issue dapat berkontribusi untuk restrukturisasi utang dan menyehatkan kondisi keuangan perseroan.


Revitalisasi FLPP Menuju Akses Hunian Layak di Tahun 2024

1 hari lalu

Revitalisasi FLPP Menuju Akses Hunian Layak di Tahun 2024

Ketersediaan akses perumahan layak dan terjangkau bagi seluruh masyarkat Indonesia terus didorong oleh pemerintah.


Mahfud MD Singgung Korupsi Pajak, Sebelumnya Ungkap 7 Modus Transaksi Janggal Kemenkeu

3 hari lalu

Cawapres nomor urut tiga Mahfud MD menyapa warga saat berkunjung ke Morkepek, Bangkalan, Jawa Timur, Sabtu, 18 November 2023. Kunjungan Mahfud MD tersebut di antaranya dalam rangka menyapa masyarakat sekaligus bersilaturahmi dengan sejumlah tokoh dan ulama di Madura. ANTARA FOTO/Moch Asim
Mahfud MD Singgung Korupsi Pajak, Sebelumnya Ungkap 7 Modus Transaksi Janggal Kemenkeu

Mahfud MD singgung korupsi pajak melaratkan masyarakat, sebelumnya dia membongkar 7 modus korupsi pajak. Apa saja?


Terkini: 2 Direktur Unilever Indonesia Mundur Menyusul Presdir Ira Noviarti, Alumnus Citibank yang Tutup Setelah 55 Tahun Beroperasi

4 hari lalu

Dirut Unilever Indonesia Ira Noviarti. Foto Unilever
Terkini: 2 Direktur Unilever Indonesia Mundur Menyusul Presdir Ira Noviarti, Alumnus Citibank yang Tutup Setelah 55 Tahun Beroperasi

Dua direktur PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) mengajukan pengunduran diri. Presdir Ira Noviarti juga telah mengajukan pengunduran diri sebelumnya.