DPR Singgung Kasus Kebocoran Data, Bos Tokopedia: Pentagon pun Pernah Jebol

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • William Tanuwijaya. Instagram/liamtanu

    William Tanuwijaya. Instagram/liamtanu

    TEMPO.COJakarta - CEO Tokopedia William Tanuwijaya menjawab pertanyaan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengenai perlindungan data pribadi konsumen e-commerce. Pasalnya, platform perdagangan digital ini pernah mengalami kebocoran data beberapa waktu lalu.

    "Perlindungan data pribadi, kita harus membicarakan antara kejahatan dengan kecerobohan. Kejahatan itu misalnya begini, di dalam dunia digital terjadi serangan siber setiap hari ke setiap lembaga. Bahkan Pentagon pun pernah jebol," tutur William dalam rapat bersama Komisi VI DPR, Rabu, 15 September 2021.

    Dalam dua tahun terakhir, kata William, banyak perusahaan mengalami penjebolan data. Bahka perusahaan multinasional seperti media sosial yang sering dipakai masyarakat sehari-hari pun pernah mengalami persoalan itu. "Platform global yang punya teknologi dan investasi luar bisa juga tidak luput dari hal tersebut."

    Di sisi lain, ada pula kasus penjualan data yang dilakukan oknum di dalam perusahaan. Menurut dia, kasus ini harus dipisahkan dari perkara penjebolan data dari serangan siber. "Kalau penjebolan, di beberapa negara ada UU yang sangat kuat untuk menghukum penjebol agar mendapat hukuman sangat berat bahkan hukuman mati di Nigeria," kata William.

    Ia pun memberi contoh pada kasus perampokan bank offline. Dalam kasus semacam itu, bank akan mendapat dampak reputasi, namun pelaku perampokan tetap dikejar dan tidak dibiarkan bebas. Hal sama, menurut dia, semestinya diterapkan pada persoalan data konsumen.

    "Jadi di sini kita harus pisahkan kejahatan siber dengan isu perlindungan data pribadi. Kebanyakan selama ini kejahatan siber yang terjadi tapi masyarakat awam merasa platform tidak melindungi data mereka," ujar William.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.