TEMPO.CO, Jakarta - Kalangan pengusaha bioskop mengeluhkan kebijakan pemerintah soal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM yang terus diperpanjang karena berimbas pada kerugian yang tak sedikit.
Soal ini, Ketua Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) Djonny Syafruddin menyebutkan telah mengirim surat ke sejumlah kementerian untuk meminta pembukaan bioskop seiring relaksasi PPKM di sejumlah daerah belakangan ini.
Djonny menjelaskan surat itu sudah dikirimkan pada awal September lalu dan telah dilaporkan ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. “Sebelum tanggal 6 September sudah dikirim, minta supaya bioskop tolong dibuka udah kelamaan ditutup,” ucapnya, Ahad, 12 September 2021.
Dalam hitung-hitungannya, kerugian satu bioskop yang tak beroperasi bisa mencapai Rp 150 juta per bulan. Bila ditotal, maka kerugian gabungan pengusaha bisa melampaui Rp 1 triliun karena bioskop tak beroperasi dalam waktu relatif panjang.
Oleh sebab itu, kalangan pengusaha akhirnya mengirimkan surat ke pemerintah. “Banyak ruginya dari A sampai Z, karyawan dirumahkan, bayar listrik, sewa mal, segala macam kerugiannya besar sekali,” tutur Djonny.
Adapun permintaan agar pemerintah mengizinkan pembukaan bioskop, kata dia, juga didasari oleh kesiapan seluruh anggota asosiasi untuk mengikuti seluruh protokol kesehatan yang diamanatkan oleh pemerintah.
