TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ecky Awal Mucharam, meminta pemerintah melupakan rencana pemindahan Ibu Kota Negara. Musababnya, ia mengatakan keuangan negara tengah mengalami tekanan.
"Pemerintah lupakanlah kemauan untuk memindahkan IKN, dengan kondisi keuangan negara seperti saat ini," ujar Ecky dalam konferensi pers, Senin, 6 September 2021.
Ecky meminta pemerintah berfokus kepada belanja pada sektor yang meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Termasuk, bagi petani, nelayan, sektor informal, dan para buruh.
Ia meminta kebijakan fiskal agar berpihak kepada golongan menengah bawah, misalnya UMKM. Dia menekankan perlunya subsidi tarif pajak dan kenaikan batas omzet bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
"Selain itu, batas PTKP Rp 8 juta ke bawah itu tidak perlu dikenai pajak. Sekarang kan batasnya empat koma sekian. Itu supaya tingkat konsumsi masyarakat bertambah, sehingga pertumbuhan ekonomi bertambah," ujar Ecky.
Secara umum, Fraksi PKS berpendapat pemerintah menghadapi persoalan serius dalam kesinambungan fiskal. Realisasi keseimbangan primer pada 2020 tercatat sebesar negatif Rp633,61 triliun.
Angka defisit keseimbangan primer tersebut mengalami lonjakan sebesar 766,42 persen dari tahun 2019 sebesar Rp 73,1 triliun. Rasio keseimbangan primer terhadap PDB mengalami tekanan sampai minus 4,21 persen. Artinya. kata mereka, pada 2020, indikator kesinambungan fiskal telah melampaui batas yang direkomendasikan The International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 5411 – Debt Indicators yaitu di bawah 0 persen.
"Keseimbangan primer yang negatif akan mereduksi ruang fiskal pada APBN dalam melaksanakan fungsi distribusi, alokasi dan stabilisasi," dinukil dari keterangan tertulis Fraksi PKS.
