TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Suharso Monoarfa mengaku belum bisa menjawab waktu pasti pemindahan pusat pemerintahan di ibu kota baru, Kalimantan Timur. Semula, pemerintah menargetkan pemindahan bisa dilakukan pada 2024.
“Bisa enggak pemerintahan di ibu kota baru ini dimulai pada 2024, ini masih jadi pertanyaan,” ujar Suharso saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis, 2 September 2021.
Suharso mengatakan pembangunan fisik ibu kota baru sangat tergantung pada kondisi pandemi Covid-19. Pembangunan ibu kota sempat vakum akibat pemerintah memfokuskan anggaran pada 2020 dan 2021 untuk penanganan penyebaran wabah.
Selain menyesuaikan kondisi pandemi, pembangunan fisik ibu kota baru masih menunggu pengesahan Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (IKN). Draf RUU IKN tersebut saat ini telah selesai dibahas antar-kementerian, namun Presiden Joko Widodo atau Jokowi belum menyerahkan surat presiden atau surpres kepada pimpinan DPR.
Bila RUU cepat disahkan dan tak ada aral melintang, pemerintah akan mulai merealisasikan proyek konstruksi pembangunan ibu kota pada 2022. Untuk tahap pertama, pembangunan dimulai dengan pengerjaan pembuatan kantor pemerintahan, istana negara, hingga fasilitas umum.
Setelah kantor pemerintahan berdiri, pegawai negeri sipil atau PNS akan mulai dipindah-tugaskan. Dalam rapat Bappenas dengan DPR pada 1 September 2021, pemindahan PNS ke IKN sudah disiapkan melalui belanja modal tahun anggaran 2022. Namun sebelum PNS, TNI dan Polri akan lebih dulu dikirim ke ibu kota untuk menjamin keamanan jalannya pembangunan.
Suharso mengimbuhkan, pembangunan ibu kota tidak bisa selesai dalam waktu singkat. Dia memperkirakan ibu kota baru akan berjalan 15-20 tahun mendatang. “Jadi step-step ini yang sedang kita siapkan dan di masterplan kita juga sampai 2045,” ujar dia.
Saat ini pembangunan ibu kota sudah diawali dengan tahap persiapan. Pemerintah menyiapkan lahan di lokasi ibu kota, membangun aksesibilitas, serta melakukan penanaman bibit pepohonan. Suharso mengatakan pemerintah berupaya untuk terus mengejar target pembangunan. “Asumsi saya kan kita harus bergerak terus,” kata dia.
Baca: Kalau Somasi Tak Ditanggapi, Nasabah Akan Mohonkan PKPU AJB Bumiputera
