TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan Said Abdullah menyatakan, selayaknya wewenang Badan Pangan Nasional jangan dibatasi hanya kepada sembilan komoditas tetapi harus mencakup keseluruhan pangan di Tanah Air.
"Mandat badan pangan dalam undang undang pangan adalah mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan, pemenuhan hak menjadi arahnya dengan strategi pemenuhan pangan dapat dilakukan dari produksi dalam negeri dan jika tidak cukup baru impor," katanya dalam rilis di Jakarta, Sabtu, 28 Agustus 2021.
Namun, Said menyayangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, lembaga tersebut hanya dibatasi wewenang pengawasannya hanya kepada sembilan bahan pangan.
Dalam Perpres tersebut, sembilan komoditas pangan yang menjadi pengawasan Badan Pangan Nasional adalah beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas, dan cabai.
"Padahal yang dirujuk salah satunya adalah Peraturan Presiden tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mendefinisikan pangan dalam konteks luas. Namun dalam Perpres ini justru dibatasi pada sembilan bahan pangan saja," katanya.
Ia berpendapat bahwa pembatasan itu mereduksi makna pangan, serta memberikan tekanan pada keragaman pangan yang ada.
"Hal tersebut memunculkan kekhawatiran semakin seragamnya pola pangan yang bisa menyebabkan kerentanan dan hilangnya pangan lokal yang selama ini menjadi kekuatan Indonesia," ujarnya.
