Mengapa Pemerintah Diminta Hati-hati Kaji Moratorium Kepailitan?

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Ilustrasi perusahaan pailit atau bangkrut. Pixabay

    Ilustrasi perusahaan pailit atau bangkrut. Pixabay

    TEMPO.CO, Jakarta - Praktisi PKPU sekaligus Managing Siregar Setiawan Manalu Partnership Nien Rafles Siregar meminta pemerintah sangat berhati-hati dalam mengkaji usulan moratorium kepalitan. Moratorium itu berpotensi menambah angka kredit macet atau non-performing loan (NPL).

    "Moratorium kepailitan dan PKPU berpotensi menambah angka kredit macet karena pilihan hukum untuk recovery yang terbatas dan tidak efektif," ujar Nien dalam keterangan tertulis pada Selasa, 24 Agustus 2021.

    Nien mewanti-wanti agar moratorium ini tidak sampai menjadi sarana berlindung bagi debitor yang beritikad buruk serta menghindari kewajibannya ke perbankan.

    Menurut dia, kajian itu harus disertai pandangan para pakar, termasuk ahli hukum dan perbankan, untuk membaca data kepailitan.

    Pemerintah sebelumnya menyatakan sedang mengkaji usulan para pengusaha untuk menangguhkan atau pengajuan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) perusahaan. Pemerintah melihat ada indikasi moral hazard dari tingginya kasus pailit di Indonesia.

    Nien menjelaskan, bila mengacu data di lima pengadilan niaga di Indonesia, persentase bank sebagai pengaju atau pemohon PKPU atau pailit sangat kecil. Artinya, mekanisme pailit banyak diajukan oleh kreditur biasa, bukan lembaga perbankan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi dan Fakta-fakta Penembakan di Exit Tol Bintaro

    Terjadi insiden penembakan di Exit Tol Bintaro, Jakarta Selatan, pada Jumat malam, 26 November 2021. Salah satu dari korban meninggal dunia.

    Dapatkan 2 artikel premium gratis
    di Koran dan Majalah Tempo
    hanya dengan Register TempoID

    Daftar Sekarang (Gratis)