TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen membangun infrastruktur yang andal di Provinsi Papua dan Papua Barat. Hal ini bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan, mengurangi indeks kemahalan, dan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia.
Kementerian PUPR mengambil terobosan pembangunan infrastruktur dengan lebih terpadu, tepat, fokus, dan bersinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. “Hal ini sesuai dengan amanat Inpres Nomor 9 Tahun 2020 dan arahan Bapak Presiden Joko Widodo,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dikutip dari laman resmi Kementerian PUPR, Jumat, 30 Juli 2021.
Pada 2021 alokasi anggaran pembangunan infrastruktur PUPR untuk Provinsi Papua Rp 6,19 triliun, dengan rincian untuk bidang Sumber Daya Air (SDA) Rp 732,87 miliar, jalan dan jembatan Rp 4,49 triliun, permukiman Rp 683,03 miliar, dan perumahan Rp 288,35 miliar. Hingga saat ini, progres fisik pembangunan infrastruktur tersebut mencapai 37,95 persen.
Sementara di Provinsi Papua Barat dialokasikan sebesar Rp 3,75 triliun yang digunakan untuk bidang SDA Rp 543,27 miliar, jalan dan jembatan Rp 2,66 triliun, permukiman Rp 312,23 miliar, dan perumahan Rp 228,83 miliar. Hingga saat ini, pembangunan infrastruktur tersebut mencapai 44,09 persen.
Basuki menyampaikan, peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua salah satunya dilakukan dengan membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan akses serta konektivitas dari darat maupun multimoda. Di antaranya yakni pembangunan Jalan Trans Papua dengan total panjang 3.462 kilometer.
Dari total panjang tersebut, saat ini jalan yang telah tembus sepanjang 3.446 kilometer, dengan kondisi teraspal sepanjang 1.733 kilometer, belum teraspal 1.712 kilometer. Sedangkan yang belum tembus sepanjang 16 kilometer. Pada tahun 2021 penanganan Jalan Trans Papua di Papua yakni sepanjang 139 kilometer dan Papua Barat 120 kilometer meliputi pembangunan baru, pembukaan jalan, dan peningkatan struktur/perkerasan.
Selain itu Kementerian PUPR tengah membangun Jalan Perbatasan di Papua dengan total panjang 1.098 kilometer, di mana telah tembus 931 kilometer dengan kondisi teraspal sepanjang 756 kilometer.
Tahun ini, pemerintah tengah mengerjakan Jalan Perbatasan di Papua sepanjang 34 kilometer meliputi pembangunan baru, pembukaan jalan, dan peningkatan struktur/perkerasan. Di daerah perbatasan, Kementerian PUPR membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yetetkun dengan progres delapan persen dengan target selesai April 2022 dan PLBN Sota yang telah selesai pada 2020, termasuk sarana pasar.
Selanjutnya untuk dukungan pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM), Kementerian PUPR membangun sebanyak 179 sekolah dan keagamaan sudah ditangani, satu perguruan tinggi, dan delapan sarana olahraga di Papua. Selain itu Kementerian PUPR juga melaksanakan pelatihan SDM jasa konstruksi yang melibatkan mitra kerja asli Papua dan Papua Barat.
Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi setempat, Kementerian PUPR telah menyelesaikan rehab/rekon Pasar Wouma di Wamena pada 2020 dengan anggaran Rp 2,1 miliar dan rehab/rekon 403 ruko di Wamena pasca konflik sosial dengan anggaran Rp 138,6 miliar. Selanjutnya Kementerian PUPR tengah melakukan lelang pembangunan Pasar Thumburuni di Fakfak, Papua Barat dengan rencana mulai konstruksi awal Agustus 2021.
Sedangkan untuk memberikan ruang berkarya yang lebih kepada masyarakat Papua, Kementerian PUPR tengah melakukan pembangunan pusat pengembangan kreatif Papua atau Youth Creative Hub di Jayapura, Provinsi Papua. Saat ini progresnya dalam persiapan lelang dan direncanakan untuk mulai pembangunan fisiknya 31 Agustus 2021.
CAESAR AKBAR
Baca juga: Wakil Menteri PUPR: 70 Km Jalan Trans Papua Diaspal Tahun Ini
