OJK Nilai Ada Peluang Memperpanjang Program Restrukturisasi Kredit

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso,  saat meresmikan pencanangan program pendirian LKD dan menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama, OJK dan Kemendes di Gedung Grahadi Surabaya, Rabu (21/10).

    Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, saat meresmikan pencanangan program pendirian LKD dan menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama, OJK dan Kemendes di Gedung Grahadi Surabaya, Rabu (21/10).

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso melihat adanya potensi untuk memperpanjang lanjutan restrukturisasi kredit di sektor perbankan yang selama ini sudah diatur dalam POJK Nomor 48/POJK.03/2020.

    Sebelumnya juga sudah ada restrukturisasi kredit atau pembiayaan di Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank berdasarkan Peraturan OJK Nomor 58/POJK.05/2020. "Keputusan resmi OJK akan dikeluarkan paling lambat akhir Agustus 2021," kata Wimboh Santoso dalam keterangan tertulis, Jumat, 30 Juli 2021.

    Langkah restrukturisasi kredit jadi pembahasan sebab upaya pemulihan ekonomi dijalankan pemerintah terhambat karena adanya pembatasan mobilitas masyarakat akibat meningkatnya angka kasus Covid 19. 

    OJK mencatat per Mei 2021 total restrukturisasi kredit yang terdampak Covid-19 mencapai Rp 781,9 triliun. Jumlah itu terdiri dari 14,17 persen dari total kredit kepada 5,12 juta debitur di perbankan dan Rp 203,1 triliun di perusahaan pembiayaan pada 5,12 juta kontrak.

    Adapun hingga 14 Juni 2021, total outstanding kredit restrukturisasi perbankan sebesar Rp777,31 triliun. Sebesar Rp292,39 triliun atau 37,62 persen berasal dari UMKM, sedangkan non-UMKM sebesar Rp 484,92 triliun atau 62,38 persen.

    Baca juga: Restrukturisasi Kredit Turun jadi 82 T, Bos BNI: Sejumlah Sektor Mulai Pulih


    HENDARTYO HANGGI | BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.