TEMPO.CO, Jakarta - Peternak unggas rakyat resmi menggugat Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, dan Presiden Joko Widodo di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ketiganya dinilai tidak menjalankan kewajiban konstitusinya melindungi peternak rakyat.
"Hobi pemerintah memang sepertinya hanya lip service. Konstitusi tidak dijalankan. Kejadian ini terus berulang dan seolah-olah Pemerintah membiarkan kami mati perlahan. Maka dari itu kami menuntut ganti rugi," ujar Alvino Antonio, salah satu peternak yang menggugat, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, 22 Juli 2021.
Beberapa poin gugatan dan keluhan mereka yaitu sebagai berikut:
1. Somasi dan Ganti Rugi Rp 5,4 T
Awalnya, penggugat menyatakan telah melakukan tiga kali somasi. Mentan pada 15 Maret, 29 Maret dan 20 April 2021, Mendag pada 28 Mei 2021, dan Jokowi pada 18 Juni 2021. Somasi tak digubris, sehingga masuklah gugatan dengan nomor 173/6/TF/2021/PTUN-JKT.
Pihak penggugat pun menuntut pemerintah membayar ganti rugi sebesar Rp5,4 triliun kepada seluruh peternak rakyat di Indonesia untuk kurun waktu 2019 dan 2020. Kerugian tersebut disebabkan harga sarana produksi peternakan yang sangat tinggi serta harga jual yang cenderung murah pada periode tersebut.
Adapun tuntutan lainnya yaitu stabilisasi perunggasan berkaitan dengan suplai Live Bird, suplai pakan, dan suplai anak ayam (DOC), stabilisasi harga Live Bird, harga pakan, dan harga anak ayam.
![Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]](https://statik.tempo.co/data/2024/03/01/id_1283960/1283960_720.jpg)
