TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Center of Economic and Law Studies atau Celios Bhima Yudhistira menilai langkah Presiden Joko Widodo alias Jokowi memperpanjang PPKM Darurat hingga 25 Juni mengindikasikan bahwa pemerintah sudah kehabisan anggaran. Musababnya, waktu perpanjangan dilakukan tak sampai sepekan.
“Kehabisan amunisi dari sisi anggaran untuk melanjutkan PPKM. Padahal kasus harian masih tinggi dan pengetatan mobilitas masih diperlukan,” ujar Bhima saat dihubungi pada Selasa, 20 Juli 2021.
Sikap tersebut, kata Bhima, juga memperlihatkan bahwa pemerintah khawatir akan adanya lonjakan angka kemiskinan jika PPKM Darurat diperpanjang sampai 14 hari. Di saat yang sama, pemerintah mencemaskan adanya gelombang lonjakan angka pemutusan hubungan kerja atau PHK.
Ketakutan pemerintah terhadap kurangnya anggaran maupun penurunan kelas sosial masyarakat, menurut Bhima, bisa diantisipasi. Pemerintah dapat menambah bantuan tunai untuk membantu pelaku usaha mikro maupun masyarakat terdampak lainnya dari anggaran yang telah dialokasikan saat ini.
“Proyek proyek besar ditunda dulu uangnya dialihkan, tapi pemerintah tidak mau. Akibatnya kebijakan penanganan pandemi membingungkan masyarakat,” tutur Bhima.
Jika tujuannya pengendalian pandemi, Bhima berujar, pemerintah perlu mendengarkan saran dari ahli kesehatan dengan indikator yang lebih jelas. Bhima pun mempertanyakan efektivitas perpanjangan PPKM Darurat selama lebih kurang sepekan. Ia menilai dampaknya terhadap pemulihan dari krisis karena wabah akan kecil.
