Tambah Relawan Nakes, Luhut: Lulusan Baru Dokter dan Perawat Ditraining 3 Hari

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) bersama Ketua KPK Firli Bahuri menjawab pertanyaan awak media usai menghadiri peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 13 April 2021. Stranas PK (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi) adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan K/L, Pemda dan stakeholder dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. ANTARA/Dhemas Reviyanto

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) bersama Ketua KPK Firli Bahuri menjawab pertanyaan awak media usai menghadiri peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 13 April 2021. Stranas PK (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi) adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan K/L, Pemda dan stakeholder dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. ANTARA/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah berencana menambah SDM tenaga kesehatan, baik untuk perawat maupun dokter. Penambahan jumlah tenaga kesehatan itu dilakukan untuk mempersiapkan skenario terburuk di tengah meningkatnya kasus Covid-19.

    Penambahan dilakukan dengan merekrut relawan dokter dan perawat lulusan baru. Luhut mengungkapkan, mereka akan memperoleh training.

    “Kita akan tambah perawat dan dokter yang baru lulus dan akan di training terlebih dahulu selama tiga hari,” ujar dia dalam keterangannya, Selasa, 13 Juli 2021.

    Ia menyebut pemerintah menyediakan fasilitas istirahat yang layak bagi para relawan. Para relawan juga akan memperoleh BPJS kesehatan, mendapatkan jaminan kecelakaan kerja, dan alokasi biaya komunikasi.

    Di sisi lain, Luhut mengungkapkan peningkatan kapasitas rumah sakit terus dilakukan. Pertama, pemerintah melakukan konversi tempat tidur  di seluruh rumah sakit di Jawa-Bali menjadi 40-50 persen untuk perawatan intensif dan ICU. Namun rencana ini dikecualikan untuk DKI Jakarta karena kapasitas kamarnya sudah tidak mencukupi.

    Kemudian, pemerintah menambah jumlah rumah sakit lapangan atau rumah sakit darurat yang akan dibantu oleh TNI.  “Saya minta bantuan dari TNI, BNPB, dan Kemenkes untuk terus mencari tempat yang akan dijadikan rumah sakit lapangan dan darurat. Demi membantu pasien yang masih mengantri,” kata dia.

    Dalam menentukan rumah sakit lapangan atau darurat, ia mengatakan pemerintah perlu tempat dengan kapasitas daya tampung yang besar. Skenario ini disusun untuk menjaga kecukupan tenaga kesehatan.

    Guna menurunkan lonjakan kasus harian, ia mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi dan penyekatan di beberapa titik, khususnya Jawa dan Bali. Penurunan mobilitas ini dipantau melalui tiga indikator, yakni Facebook Mobility, Google Traffic, dan Night Light dari NASA. Berdasarkan analisis historis, kata Luhut, dibutuhkan penurunan mobilisasi penduduk sebesar 30 hingga 50 persen.

    Berdasarkan pemantauan pada 11 dan 12 Juli 2021, mobilisasi penduduk di Jawa dan Bali mengalami penurunan. DKI Jakarta, mialnya, mengalami penurunan mobilitas 21,3 persen, Jawa Barat 9 persen, dan Banten sebesar 18,1 persen.

    Meski begitu masih ada beberapa wilayah yang pergerakannya meningkat, seperti di Pantura Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. “Saya berharap beberapa hari ke depan, banyak wilayah-wilayah yang kuningnya (penurunan mobilisasi dari 20 hingga 30 persen) bertambah,” ujar Luhut.

    Baca Juga: Kawasan Industri Masih Zona Merah, Luhut Usul Buruh Kerja 15 Hari di Pabrik


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.