Kawasan Industri Masih Zona Merah, Luhut Usul Buruh Kerja 15 Hari di Pabrik

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) meninjau stan UMKM pada acara puncak Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di Puncak Waringin, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Jumat 18 Juni 2021. Kegiatan yang bertajuk

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) meninjau stan UMKM pada acara puncak Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di Puncak Waringin, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Jumat 18 Juni 2021. Kegiatan yang bertajuk "Kilau Digital Flobamora" itu diharapkan dapat mendukung program pemerintah untuk memulihkan ekonomi dan pariwisata nasional yang terdampak pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan beberapa kawasan industri masih menunjukkan zona merah penyebaran Covid-19. Ia pun meminta jam kerja para buruh ditata ulang.

    “Masih ada yang perlu menjadi perhatian, salah satunya para buruh yang di mana industri ini masih banyak merahnya. Kalau bisa saya usul jadwal kerja mereka diperketat,” kata Luhut dalam keterangan tertulis, Selasa, 13 Juli 2021.

    Luhut meminta Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah menerapkan mekanisme yang mengatur jam kerja buruh. Bila biasanya buruh bekerja di kantor atau pabrik 30 hari sebulan, setengah waktunya (15 hari) bisa dilakukan dari rumah atau work from home (WFH).

    Namun Luhut mengimbau agar perusahaan tidak menafsirkan kebijakan WFH dilakukan tanpa memberikan upah kepada pekerja. Luhut mengingatkan kepada Menteri Ketenagakerjaan supaya menyusun regulasi secara jelas. 

    "WFH dan dirumahkan harap bikin saja dengan jelas sehingga nanti bisa diterjemahkan melalui peraturan menteri atau surat edaran instruksi dari Mendagri. Jadi tidak ada penafsiran macam-macam," ujarnya. Prinsipnya, kata Luhut, pemerintah mengantisipasi efek berganda bagi buruh agar tidak dirumahkan.

    Pengaturan jam kerja merupakan salah satu upaya pengetatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Ia menyatakan pada hari kesebelas PPKM darurat, tren mobilitas penduduk di seluruh provinsi se-Jawa dan Bali mulai mengalami penurunan. Beberapa wilayah yang tergolong zona hitam sudah berubah ke zona merah, dan wilayah zona merah menjadi zona kuning.  

    Untuk mengoptimalkan PPKM Darurat dan mengantisipasi penularan Covid-19, Luhut mengusulkan kapasitas jumlah pekerja dibatasi 50 persen. Jam makan siang buruh pun perlu diatur agar tidak terjadi kerumunan.

    “Jadi jangan sampai mereka itu makan siang bersama-sama, menimbulkan kerumunan. Intinya jam makan diperhatikan, jangan sampai bertemu makan bareng. Saya serahkan ini ke Menaker Ida,” ujar Luhut.

    BACA: Erick Thohir Sebut Luhut Sering Tekan Kementerian Agar Penanganan Pandemi Tepat

     

    FRANCISCA CHRISTY ROSANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.