Sempat Diprotes karena Potong THR dan Gaji ke-13 PNS, Sri Mulyani: Rakyat Butuh

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi Wamenkeu Suahasil Nazara mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 26 Agustus 2020. Dalam raker tersebut, Sri Mulyani dan Komisi Xi membahas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada APBN 2019. TEMPO/Tony Hartawan

    Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi Wamenkeu Suahasil Nazara mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 26 Agustus 2020. Dalam raker tersebut, Sri Mulyani dan Komisi Xi membahas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada APBN 2019. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah segera melakukan refocusing anggaran tahap ketiga. Nantinya, anggaran dari Kementerian dan Lembaga, serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa itu akan direalokasi untuk penanganan Covid-19, khususnya dengan adanya penyebaran varian delta.

    "Kami sedang identifikasi sekitar Rp 26 triliun plus Rp 5 triliun dari TKDD. Kami akan selesaikan dalam bulan-bulan ini dengan melihat perkembangan Covid-19 dan kami akan terus lakukan terutama dana di transfer ke daerah dalam bentuk TKDD," ujar Sri Mulyani dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR, Senin, 12 Juli 2021.

    Sri Mulyani menceritakan bahwa sejak awal pemerintah sudah melakukan beberapa kali refocusing anggaran. Misalnya, pada Januari dan Februari ketika pemerintah merealokasi belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp 59,1 triliun dan TKDD Rp 15 triliun. Refocusing anggaran kala itu dilakukan untuk mengatasi lonjakan Covid-19 pasca libur Natal dan Tahun Baru.

    Refocusing kedua dilakukan dengan mengambil komponen tunjangan kinerja dari THR dan Gaji ke-13 dari ASN, TNI, dan Polri. Sehingga, pada periode Lebaran itu, para pegawai pelat merah hanya mendapat THR dan Gaji 13 sebesar Gaji Pokok.

    "Waktu itu tentu Bapak Ibu masih ingat kami diprotes karena ambil Tukin. Tapi, nyatanya memang dibutuhkan untuk rakyat kita. Total Rp 12,1 triliun kami ambil dalam rangka Covid-19," ujar Sri Mulyani.

    Sri Mulyani pun berterima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat lantaran Rancangan Undang-undang APBN 2021 memperbolehkan pemerintah melakukan fleksibilitas, salah satunya dengan me-refocusing dan merealokasi anggaran untuk kebutuhan Covid-19.

    Baca: Bos BCA Sebut PPKM Darurat Buat Permintaan Kredit Bakal Ambrol Lagi, Kenapa?


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.